Tuan Presiden, Anda Takkan Disebut Hebat Jika Hanya Menang “Perkara” Lawan Rakyat

[RR1online]:

BEBERAPA hari terakhir ini, pikiran saya cenderung tertuju kepada langkah yang ditempuh Presiden SBY yang telah melayangkan somasi kepada salah seorang loyalis Anas Urbaningrum dan juga kepada tokoh oposisi Rizal Ramli (RR1), yakni melalui pengacara yang telah sengaja dibentuk oleh Presiden SBY sebagai upaya “perlawanan balik” kepada rakyat yang melakukan “penyerangan” kepada diri SBY. Sehingga tidak menutup kemungkinan orang-orang lainnya akan menyusul untuk turut disomasi, dan bahkan dimejahijaukan.

Masyarakat dan para aktivis pun menilai, tebar somasi tersebut sebagai bentuk otoriterisme, dan mengarah kepada karakter Orde Baru, bukan reformasi. ‘’SBY tanpa sadar menjadi seorang otoriter, tindakan SBY akan dinilai otoriter,’’ kata mantan anggota Wantimpres, Dr Adnan Buyung Nasution.

Katakanlah memang keduanya salah dan Anda-lah yang benar. Tapi bukan berarti Anda sebagai Presiden langsung melakukan somasi atau mungkin tindakan hukum lainnya. Sebab diakui atau tidak, keduanya adalah juga rakyat Anda, cuma memang kebetulan mereka berada pada posisi berlawanan dengan Anda. Namun, meski Anda berhasil memenangkan perkara versus rakyat, maka Anda takkan pernah disebut Presiden yang hebat.

Artinya, Anda tak perlu cengeng atau cepat tersinggung. Sebab INGAT, Anda adalah seorang Presiden yang bisa menduduki jabatan seperti sekarang ini karena dari rakyat dan untuk rakyat pula. Bukan hanya untuk kelompok atau keluarga Anda sendiri. Bukankah sebelumnya Anda juga sudah menyatakan siap untuk menjadi presiden??? Ya, tentunya dengan berbagai konsekuensi yang akan timbul di dalamnya sebagai seorang pemimpin!!!

Sehingga langkah bijak yang harusnya Anda lakukan sebagai seorang Presiden adalah segera INTROSPEKSI DIRI yang tentu harus diikuti dengan PERBAIKAN DIRI. Bukannya mengeluh, lalu curhat ke mana-mana, kemudian menyomasi “rakyat”.

Jika Anda sebagai seorang Presiden hanya bisa mengeluh, curhat, lalu melayangkan somasi kepada orang-orang, maka izinkan saya “menertawai” sikap Anda tersebut, yang sekaligus mengingatkan saya kembali tentang “tudingan” (alm) Taufik Kiemas yang menyebut Anda sebagai “Jenderal berprilaku anak-anak” jelang Pemilu 2004.

Apakah “tudingan” seperti itu tak cukup membuat Anda memperbaiki diri? Atau apakah “serangan” seperti itu akan Anda jadikan alasan bahwa lantaran dituding macam-macam sehingga membuat Anda tak bisa berbuat banyak sebagai Presiden…??? Tolong jangan salahkan siapa-siapa, sebab itulah sebagian konsekuensi yang harus dihadapi dengan bijak sebagai seorang presiden.

Atau mungkinkah “tudingan-tudingan” sejenisnya justru ingin Anda jadikan sebagai bahan pencitraan untuk mendulang simpatik dari rakyat lainnya agar kembali dapat “menang” dalam Pemilu…??? Mohon dan tolong berhentilah mempertontongkan cara-cara seperti ini jika ujung-ujungnya hanya ingin kembali meraih simpatik rakyat..!!!

Jika ingin rakyat menjadi simpatik kepada Anda, tentulah ada langkah tepat yang harus ditempuh sebagai seorang Presiden, sekaligus sebagai bentuk “pembelaan” layaknya dari seorang pemimpin. Bukan seperti “anak-anak” ketika habis dibentak oleh orang lain langsung curhat dan mengaduh kepada orangtuanya agar bisa “menghajar” orang yang telah membentaknya. Dan jika seperti ini yang dilakukan, maka urusan negara pasti jadi terbengkalai.

Cara tepat dan bijak sekaligus langkah “Pembelaan” SEBAGAI SEORANG PEMIMPIN yang saya maksud di atas, adalah tentunya dengan cara menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang menjadi PERSOALAN NEGARA saat ini. Apa itu???

Tuan Presiden, ini dia cara bijak seorang pemimpin seperti Anda dalam “membela diri” saat ini:

1. Perbaiki kondisi ekonomi yang saat ini hanya lebih banyak dinikmati oleh kalangan tertentu;

2. Perkuat nilai Rupiah yang saat ini dipandang sudah menjadi “sampah” sebagai mata uang oleh negara-negara besar berekonomi mapan;

3. Hentikan kegemaran menambah utang negara yang jumlahnya kini sudah menggunung;

4. Segera benahi defisit keuangan negara yang terjadi saat ini;

5. Bersihkan negara dari segala bentuk kegiatan korupsi dan perampokan uang negara;

6. Kembalikan fungsi MPR-RI menjadi lembaga TERTINGGI negara; dan

7. Bersihkan “seluruh kotoran” yang ada di dalam tubuh partai Anda.

Tuan Presiden, jika Anda mampu melakukan cara bijak dan mewujudkan seluruh harapan di atas, maka itulah yang akan “membela” Anda. Layaknya seorang manusia ketika ingin dimasukkan ke dalam Neraka, ia bisa masuk ke Surga karena di selamatkan dan “dibela” oleh tugas yang telah ditunaikannya sebagai manusia semasa hidup.

Sederhananya, jika Tuan Presiden bisa melakukan tugas-tugas dan mempersembahkan hasil dengan baik seperti yang saya urut-urutkan di atas, maka rakyat tentu tidak akan percaya kepada orang-orang yang ingin menjatuhkan Anda, dan bahkan rakyat akan membela Anda mati-matian. Tetapi sebaliknya, jika Anda belum mampu menunaikan tugas-tugas Anda sebagai seorang Presiden, maka rakyat akan mudah percaya bahwa memang Anda seorang pecundang yang berhasil jadi Presiden.

Sehingga itu, sekali lagi, sebaiknya Anda secara bijak segera introspeksi dan melakukan perbaikan diri sebagai seorang Presiden. Sebab, Anda hanya bisa disebut sebagai Presiden HEBAT jika bisa menunaikan tugas dan mempersembahkan hasilnya kepada rakyat dengan baik. Dan sekali lagi, Anda sebagai Presiden tidak akan pernah dibilang hebat jika hanya memenangi “perkara” melawan rakyat.

TUAN PRESIDEN, MOHON MAAF DAN SALAM DAMAI DEMI PERUBAHAN DI NEGERI INI…!!!
-------------
*Sumber: Kompasiana

SBY akan Somasi Rizal Ramli: “Bola Panas Siap Di-gol-kan”

Jakarta, [RR1online]:
DUGAAN kuat dari Rizal Ramli yang menilai Boediono telah menerima gratifikasi jabatan sebagai Wapres, nampaknya telah menjadi bola panas yang kini siap ditendang dan digolkan ke gawang Kasus Bank Century. Bagaimana tidak, lantaran dugaan yang dilontarkan Rizal Ramli itu, SBY melalui pengacaranya akan melayangkan somasi kepada mantan Menko Perekonomian tersebut.

“Secepatnya kami kirimkan surat dan somasi,” ungkap pengacara keluarga SBY, Palmer Situmorang, seperti dikutip dari sebuah koran ibukota, Selasa (24/12/2013).

Rencana untuk melakukan somasi kepada Rizal Ramli itu pun spontan mendapat sorotan dari berbagai pihak dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane setuju dengan pendapat bahwa somasi itu sebagai bagian dari upaya kriminalisasi yang dilakukan SBY terhadap Rizal Ramli yang dikenal sebagai tokoh oposisi nasional.

Kriminalisasi oleh penguasa terhadap lawan politiknya, kata Neta, sejak dulu sudah banyak terjadi sehingga saat ini hal itu bukanlah tindakan populer. Bahkan kini tindakan tersebut cenderung menjadi tindakan kontraproduktif yang merugikan bagi pelakunya.

“Somasi itu akan menguntungkan publik. Sebab nanti akan terbuka secara transparan dimana posisi SBY dan Boediono saat pencalonan sebagai capres dan cawapres tahun 2009,” ujar Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane. Seperti dilansir rmol.

Neta mengatakan pilihan menjadikan Boediono sebagai cawapres SBY secara tiba-tiba jelang Pemilu 2009 memang cukup aneh dan menimbulkan tanya. Boediono bukanlah kader Partai Demokrat dan tidak masuk daftar sembilan Cawapres yang diumumkan SBY, namun kemudian dialah yang diusung.

“Kenapa Boediono tiba-tiba menjadi cawapres padahal sebelumnya tidak pernah muncul? Apa sumbangsih konkrit Boediono dalam pencalonan? Semuanya akan terbuka terang benderang jika kasus ini dicuatkan,” tutur Neta.

Neta yakin dengan somasi tersebut, maka misteri bahwa permintaan agar Boediono menyelamatkan Bank Century sebenarnya untuk mencari amunisi sebagai bekal menghadapi Pilpres, dan jabatan Wapres untuk Boediono sebagai gratifikasi politik bisa terkuak.

“Dengan begitu KPK bisa lebih cepat membawa para tersangka Century ke Pengadilan Tipikor,” pungkas Neta.
Sementara itu, Rizal Ramli yang juga selaku Anggota Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menyatakan siap meladeni rencana somasi pengacara keluarga Presiden SBY kepada dirinya terkait pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebutkan, bahwa jabatan Wakil Presiden (Wapres) Boediono adalah hadiah dari SBY atau gratifikasi politik setelah berhasil mengucurkan bailout Bank Century.

Kesiapan ekonom senior Rizal Ramli meladeni somasi pengacara SBY ini disampaikan oleh Koordinator GIB Ahdie M Massardi yang juga Mantan Jurubicara Kepresidenan era Gus Dur, Selasa (24/12/2013).

“Kami siap meladeni langkah panik SBY. Tentu saja yang akan senang nanti rakyat Indonesia karena di pengadilan akan kami buktikan bahwa Boediono dan Sri Muilyani mendapat gratifikasi jabatan atas jasanya menggelontorkan triliunan uang rakyat untulk bailout Bank Century,” tegas Adhie, seperti dikutip pesatnews.

Adhie bahkan mengaku nantinya akan siap membawa saksi-saksi yang bekas orang dekat SBY. “Kalau perlu, hasil sadapan percakapan SBY dan SMI saat di Amrik! Ini bisa mempercepat KPK menambah tersangka skandal Century,” ujar Adhie serius tapi santai tersenyum.

Menurutnya, pihak Rizal Ramli justru menyambut baik somasi tersebut. Karena akan semakin membuka kesempatan untuk menjelaskan kepada publik siapa sebenarnya Boediono.  Bahkan, kubu SBY sebaiknya langsung membawa kasus itu ke ranah hukum, tidak perlu permintaan klarifikasi atau somasi. “Supaya semakin jelas,” lontar Adhie.

Secara terpisah, Abdul Muis Syam selaku Koordinator Forum Gerakan Berantas Korupsi (For-Gebrak) menilai, bahwa somasi itu nantinya akan membuat bola panas yang telah ditendang oleh Rizal Ramli itu semakin berada di mulut gawang. “Somasi yang akan dilayangkan SBY kepada Rizal Ramli itu justru akan lebih menelanjangi peran Boediono dalam kasus Bank Century. Sehingga jika diibaratkan sebuah bola, maka bola itu akan semakin mudah digolkan,” ujar Muis melalui status facebooknya.

Lebih jauh, Muis yang juga sebagai Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Provinsi Gorontalo itu mengatakan, dengan rencana somasi tersebut akan semakin menunjukkan bahwa SBY sebagai Presiden dua periode itu memang sepertinya tak punya niat baik dan keseriusan untuk membantu KPK dalam hal pemberantasan korupsi.

“Harusnya bukan somasi yang ia (SBY) layangkan, tetapi surat pengunduran diri karena lebih cenderung berusaha menyelamatkan partainya daripada membuat gebrakan besar untuk kesejahteraan rakyat. Lihat saja sekarang ekonomi masih sakit dan tak kunjung pulih, nilai rupiah anjlok, utang negara menggunung, defisit keuangan negara yang terus minus, pengangguran bertambah, korupsi merajalela, pemadaman listrik yang masih terus terjadi, anak-anak sekolah menyeberang jembatan rusak, dan lain sebagainya. Mengapa bukan semua itu yang dibenahi agar Rizal Ramli dan tokoh oposisi lainnya bisa berbalik mendukung pemerintahan saat ini..???” jelas Muis.

Olehnya itu, menurut Muis, jika Rizal Ramli melontarkan kritik, maka harusnya SBY bergegas memperlihatkan kinerja yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa pasangan SBY-Boediono memang patut disebut pemimpin. “Tapi kenyataannya sekarang rakyat tidak tahu kinerja hebat seperti apa yang telah dilakukan oleh SBY-Boediono? Rakyat hanya tahu ada kenaikan harga BBM, serta ada BLSM. Dan rakyat hanya mendengar bahwa istana saat ini sedang disebut-sebut sebagai sarang korupsi, baik yang terlontar dari kesaksian di pengadilan maupun yang disuarakan melalui aksi-aksi demo dari mahasiswa dan LSM. Lalu salahkah jika Rizal Ramli sebagai tokoh oposisi melempar bola panas yang memang telah menggelinding di tengah-tengah masyarakat…???” pungkas Muis yang juga pernah menggeluti dunia jurnalistik di Jawa Pos Grup itu.(map/ton)

SBY Koruptor (Patut Diduga). Apa Bedanya dengan Soeharto??

[RR1online]:

DI mana-mana, korupsi (nyolong dan merampok uang rakyat) memang adalah perbuatan yang sangat terkutuk dan tercela, karena sudah pasti hasil korupsi itu adalah bernilai HARAM.

Pemimpin atau pejabat yang gemar melakukan korupsi tidak hanya membuat negara jadi rusak, tetapi juga para pegiat korupsi itu sendiri. Katakanlah bisa terhindar dari jeratan hukum di dunia, tetapi yakinlah kalian tidak akan mungkin bisa lepas dari cengkeraman hukum di depan Sang Maha Pencipta lagi Maha Kuasa.

Sehingga itu, janganlah coba-coba ingin jadi pemimpin negara atau pejabat jika hanya tergiur melakukan korupsi. Jika itu yang terjadi, maka jabatan yang diemban sebagai pemimpin itu sesungguhnya bukanlah sebuah anugerah, tetapi malah akan menjadi musibah buat banyak orang dan juga menjadi malapetaka bagi diri sendiri.

Dan boleh jadi, kekacauan sebagai musibah atau pun malapetaka yang timbul secara bertubi-tubi yang mewarnai kehidupan di negeri ini saat ini, itu adalah akibat karena pemimpin di negeri kita adalah koruptor dan seorang pembohong besar.

Lihat saja, era Reformasi yang dibanggakan hingga detik ini ternyata hanya melahirkan koruptor-koruptor yang malah lebih kejam daripada koruptor di era Orde Baru (Orba). Gaya korupsi di zaman pemerintahan Soeharto masih lebih bisa disebut “beradab dan bermartabat” dibanding modus korupsi pemerintahan SBY yang amat licik karena dilakukan dengan cara “terima setoran” (baca sumber). Artinya, Indonesia memang berhasil keluar dari mulut anjing, tetapi masuk ke mulut Serigala Buas Yaaa...??

Jika demikian, era Reformasi saat ini harus segera ditumbangkan. Jika tidak, maka negara kitalah yang akan tumbang dan habis dilahap oleh para koruptor...!!!!! Ini fakta, bukankah negara kita saat ini sudah dikuasai dan bahkan diinjak-injak seenaknya oleh negara asing. Siapa yang membuat dan memberi kesempatan semua itu terjadi...???

Sungguh, setelah selama Reformasi bergulir, Bangsa ini ternyata belum bisa melepaskan diri dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Bahkan penyakit ini, malah semakin parah dan menjadi-jadi. Para pegiatnya adalah termasuk presiden (patut diduga) bersama gerombolannya, yakni menteri-menteri, anggota-anggota DPR; pejabat-pejabat tinggi, misalnya hakim mahkamah konstitusi, pengadilan, jaksa-jaksa, polisi-polisi, dan bahkan para sanak keluarga serta kroni penguasa dinasti. Demikian yang diungkapkan oleh mantan aktivis ITB, Ir.Abdulrachim Kresno, seperti dilansir voaislam.

Lalu apa bedanya dengan pemerintahan Soeharto? Mari kita simak penjelasan dari Rizal Ramli sebagai sosok mantan aktivis yang pernah dipenjara semasa mahasiswa karena menentang pemerintahan korup Soeharto di masa Orba.

Sebagaimana dilansir sorotnews, Rizal Ramli yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebutkan, berbeda model atau pola kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, kalau Soeharto masih ada nilai positifnya, yakni nilai tambah dengan membuka lapangan kerja, pemberdayaan pembangunan pertanian (masih ingat “Kelompencapir”?). Tapi sebaliknya, SBY sama sekali tanpa nilai tambah.

“Ada perbedaan fundamental pola KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan SBY. Kalau Soeharto dengan memberi berbagai fasilitas, proteksi, tarif, kredit, dan membangun berbagai jenis industri sekaligus memilki nilai tambah dengan membuka lapangan kerja,” ungkap Rizal Ramli pada wartawan di Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Kroni Soeharto di masa lampau bisa membangun berbagai jenis industri seperti otomotif, mie instan, tepung, perkebunan, pertambangan dan lainnya, meski tidak sehebat Jepang. Tapi, Indonesia yang menjadi pasar otomotif terbesar dunia ini sampai hari ini belum ada kemauan untuk membangun industri yang mandiri.

Sementara itu, lanjut Rizal, yang dilakukan oleh SBY saat ini adalah dengan menggunakan pola percaloan. “Tak ada nilai tambah perekonomian untuk rakyat dan negara. Karena itu muncul nama-nama seperti Sengman, Bunda Puteri, dan lain-lain yang tidak jelas, dan mereka itu menikmati uang negara,” ujar Rizal.

Menurut Ketua Umum Kadin ini, ada tiga cara mudah untuk mendapatkan uang politik yang besar penguasa negara ini. Yaitu (pertama), dari impor pangan. Kedua, pengelolaan minyak dan gas (perdagangan, trading, lisensi-perizinan, distribusi dan lain-lain. Dan ketiga, melalui perampokan bank. Seperti terjadinya skandal Bank Century, Bank Bali dan semacamnya.

Sehingga itu, tak salah jika Rizal Ramli yang juga selaku Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARuP) ini menuding pemerintahan SBY yang sedang berjalan ini tidak beres karena menerapkan pola KKN tanpa nilai tambah. “Semoga 2014 menghasilkan pemimpin yang jauh lebih baik, mampu membangkitkan perekonomian negara, dan membangun industri yang mandiri,” pungkas ekonom senior ini.

Berikut ini adalah kesimpulan perbandingan perbedaan KKN yang terjadi di Pemerintahan Soeharto dengan yang berlangsung dalam pemerintahan SBY (referensi dari voaislam) :

I. KKN Soeharto

Meskipun KKN itu haram dan merusak, namun KKN Presiden Soeharto masih bisa melahirkan banyak industri yang sampai sekarang pun berkembang dengan baik. Misalnya industri mobil, motor, semen, material bangunan, properti, sampai pabrik mie instan. Semuanya itu tentu menimbulkan pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja yang tinggi, memberikan kesejahteraan untuk rakyat serta lebih merata dan sebagainya.

Juga, meski melakukan KKN, namun pemerintahan Soeharto masih mampu menggairahkan pembangunan pertanian dan perikanan (kelautan), salah satunya dengan aktifnya digelar Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) dari desa ke desa.

Tentang keamanan, Soeharto bahkan sangat menjamin rasa aman bagi warga negara. Aparat negara dan hukum (TNI, polisi, hakim, hingga jaksa) sangat takut dan tidak leluasa melakukan korupsi.Coba kalau berani..?!?! Kalaupun ada yang berani, maka itu dipastikan adalah orang gila.

Di masa Orba (melalui TVRI atau di RRI) sangat jarang sekali terdengar Soeharto mengeluh lalu curhat kepada rakyat, apalagi berbohong. Bahkan di detik-detik keruntuhannya pun, Soeharto masih terlihat tegar meletakkan jabatannya. Sayangnya, apapun alasannya, KKN tetap tidak dibenarkan dilakukan oleh pejabat di negeri ini, apalagi sebagai presiden.

II. KKN SBY

Kalau dibandingkan dengan KKN Presiden SBY (patut diduga) yang telah banyak disebut dalam kesaksian Ridwan Hakim (putra Hilmi Aminuddin Ketua Dewan Syuro PKS) yang dalam kesaksiannya dibawah sumpah al-Quran di depan persidangan Ahmad Fathonah, yang dengan jelas menyebut nama Bunda Putri maupun Sengman.

Kesaksian Ridwan Hakim beredar di banyak media termasuk media online. Dan dengan terungkapnya hal-hal tersebut, maka pola KKN-nya SBY boleh jadi adalah dengan menerima setoran saja. Dalam hal ini SBY hanya tahu beres saja, pundi-pundinya pun akan diisi oleh para “gerombolannya”.

Parahnya, KKN saat ini tidak diikuti dengan nilai tambah berupa pembangun industri, menumbuhkan ekonomi, memberikan lapangan pekerjaan. Malah sebaliknya, yakni ekonomi bangsa dan negara makin dibuat sangat susah, yakni dengan menaikkan harga BBM, membuat harga-harga kebutuhan hidup rakyat makin mencekik, keberadaan usaha tahu dan tempe pun makin terjepit akibat kedelai yang sangat mahal dan langka, termasuk harga daging menjadi sangat mahal 95-120 ribu rupiah/kg (dua kali harga daging di Malaysia dan negara-negara lain, dan hingga kini tak mampu diturunkan meski sudah impor sapi dari Australia), serta seterusnya dan lain sebagainya.

Tentang pengakuan dan kesaksian Ridwan Hakim disusul oleh LHI itu sangat berbeda dengan bantahan SBY yang dilakukan secara murka dengan melontarkan bahwa "semua itu adalah 1000 persen-2000 persen bohong" dalam konferensi Pers di Halim Perdana Kusuma. Yakni, tidak di bawah sumpah al-Quran, tidak ada deliknya di KUHP.

Dari situ, publik malah balik "menuding", bahwa SBY-lah yang patut diduga berbohong. Betapa SBY berkali-kali bohong dengan keterangannya sendiri, misalnya pernah menyatakan tidak kenal dengan Ayin, ternyata kemudian beredar foto di online, SBY mendatangi pesta perkawinan anak Ayin. SBY melalui Juru bicaranya Julian Pasha juga mengaku tidak kenal dengan Sengman, namun tak seberapa lama mengaku juga.

Lagi pula bantahan SBY di Halim Perdanakusuma bahwa tidak kenal itu kan hanya ke bunda putri (Non Saputri/B1),tapi tidak pernah membantah bahwa tidak kenal dengan Sylvia S (bu Pur) yang belakangan dikenal sebagai bunda putri 2, yang hubungannya amat dekat dengan Cikeas, terlibat dengan proyek Hambalang dan pernah diperiksa KPK, dan konon sekarang malah raib entah lari ke mana.

1. Para Menteri pembantu SBY dan MK Melegalkan Perampokan BUMN

Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Keuangan, Chatib Basri, layak dicurigai telah merestui pelepasan aset BUMN dari negara karena mereka berdua tidak bergeming atas permohonan uji materi UU Keuangan Negara dan BPK ke Mahkamah Konstitusi. Jika aset BUMN lepas dari Negara, maka BPK tidak lagi bisa mengaudit aliran dana mereka, dan hal ini ditenggarai beberapa pihak bisa menjadi “ATM” partai politik pada Pemilu 2014.

“Jangan-jangan menteri BUMN dan menteri keuangan itu merestui permohonan uji materi ke MK, sebab tidak ada upaya tegas melawan gugatan yang berpotensi privatisasi BUMN itu,” kata peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, di Jakarta, Minggu (17/11/2013).

Dugaan tersebut menguat saat salah satu pemohon gugatan uji materi itu dari Forum BUMN dan Biro Hukum Kementerian BUMN. Padahal, menurut Fariz, jika aset BUMN terpisah dari aset negara, maka timbul sejumlah risiko yang mengkuatirkan bagi negara.

“Kalau (permohonan) itu dikabulkan, kami kuatir akan menjadi ‘angin surga’ bagi praktik pembajakan dan perampokan BUMN. Kalau MK mengabulkan, maka MK melegalkan perampokan BUMN seperti layaknya politisi,” kata dia.

2. Politisi dan Polisi Masih Setor ke Atasannya

Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan, bahwa masih ada aparat polisi di Indonesia yang ingin bekerja dengan jujur. Namun ia mengaku hal itu sulit dilakukan karena menurut pengakuan para polisi tersebut, lingkungan kerja di kepolisian membuat mereka sulit untuk hidup jujur.

“Jawaban mayor sampai kolonel yang saya temui, mereka bilang nurani mau jadi polisi baik, tapi susah kalau ditarget oleh atasan untuk setor setiap bulan. Saya tidak setuju kalau dibilang cuma 3 polisi yang jujur, polisi Hoegeng, patung polisi dan polisi tidur. Masih banyak polisi baik, ironisnya mereka hanya ditempatkan di diklat,” kata Abraham.

Abraham meminta agar Sutarman menempatkan para polisi yang berhati nurani jujur di tempat yang memiliki fungsi penindakan agar masyarakat terus memberikan kritik dan mengevaluasi kinerja kepolisian agar kepolisian bisa berubah.

Begitu pun dengan sepak-terjang sebagian besar politisi yang duduk sebagai anggota legislatif, yang umumnya sudah terang-terangan melakukan "perburuan" proyek ke sejumlah kementerian. Di daerah-daerah pun demikian, tidak sedikit anggota DPRD yang tidak punya malu dengan leluasanya memburu proyek-proyek ke sejumlah SKPD. Proyek-proyek tersebut bisa dikerjakannya sendiri melalui perusahaan milik keluarga atau kelompoknya, dan juga tak jarang menjadi perantara proyek untuk diberikan kepada pihak lain karena harapan mendapatkan fee, namun tetap sejumlah nilai lainnya akan disetor ke "atasan".

Terlepas dari semua uraian tersebut di atas, tentunya yang menjadi pandangan dan prinsip rakyat sejak dulu hingga kini adalah sangat tidak terpujinya jika seorang kepala negara tega melakukan korupsi (mencuri dan merampok, lalu melahap uang rakyat).

Karena apapun alasannya, KKN yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara (apalagi presiden) hanya menjadi malapetaka dan musibah terbesar buat negeri ini. Akibatnya, negara hancur karena dipenuhi oleh koruptor bermoral "tikus" dan rakyat yang bermentalkan "kucing". Namun semoga "kucing" bisa kembali kepada watak aslinya, yakni dengan segera menerkam dan memangsa "tikus-tikus" pelahap uang rakyat tersebut.>map/ams

-------

Merdeka... dan Salam Perubahan...!!!

Berhasil “Menipu” Publik, SBY Justru yang Pembohong?

Jakarta, [RR1online]:
MESKI sejumlah pihak sudah banyak yang mencoba mengungkap jatidiri Bunda Putri. Namun sejauh ini, belum ada kejelasan tentang sosok yang diduga punya kedekatan khusus dengan Presiden SBY itu.

Di benak publik saat ini menempatkan Bunda Putri sebagai sosok hebat. Yakni, bisa mengetahui rencana reshuffle kabinet, bisa bagi-bagi proyek yang bernilai anggaran tinggi, dan terakhir bisa “menyuruh” SBY untuk memvonis Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) 1000%…2000% sebagai pembohong. Hebat, bukan?!

Konferensi Pers (konpers) yang mendadak digelar oleh SBY pekan lalu itu, adalah karena SBY merasa dirugikan dengan kesaksian LHI. Tetapi, menurut saya, konpers itu seakan disengaja sebagai kesempatan buat SBY agar perhatian publik benar-benar mengarah kepada sosok Bunda Putri saja (jangan yang lain). Sampai-sampai SBY berjanji untuk mengungkap jatidiri Bunda Putri.

Di saat yang hampir bersamaan, bermunculanlah banyak informasi, terutama dari media massa di dunia maya. Namun semuanya masih belum jelas secara pasti. Ada yang menduga Bunda Putri adalah istri salah seorang pejabat tinggi di Kementerian Pertanian, ada juga informasi yang disertai foto-foto yang diduga Bunda Putri dengan menyebut Bunda Putri adalah sebetulnya berinisial SS (istri PDR, pensiunan perwira tinggi Polri). Dan boleh jadi ada juga yang menduga, bahwa Bunda Putri adalah “istri pertama” SBY. Sehingga publik pun jadi penasaran.

Rasa penasaran publik ini pun makin bertambah ketika SBY dalam konpers tersebut berjanji akan mengungkap jatidiri Bunda Putri. Dan dipastikan publik pun menantikan janji SBY tersebut.

Tetapi sungguh mengesalkan, seperti yang dilansir kompas.com, Presiden SBY melalui juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyampaikan bahwa pihak Istana tidak akan mengungkap identitas Bunda Putri ke publik. Informasi tentang Bunda Putri dari hasil kerja intelijen hanya ditujukan sebagai konsumsi internal pihak Istana.

Tentu saja, sikap istana untuk TIDAK mengungkap sosok Bunda Putri ke publik itu dinilai tak berbanding lurus dengan nada amarah dan sikap keras Presiden saat konpers. Sehingga publik pun makin bertanya-tanya: apakah SBY benar-benar serius mengatakan TIDAK terhadap korupsi? Dan apakah SBY benar-benar punya niat baik untuk memberantas korupsi? Jika ya, maka mengapa hanya dengan persoalan pengungkapkan sosok Bunda Putri tidak mampu untuk dilakukannya? Apakah Bunda Putri adalah istri seorang pejabat di Kementan atau justru orang di dalam istana atau Cikeas?

Menyikapi munculnya banyak pertanyaan seperti di atas, Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARuP) DR. Rizal Ramli mengatakan, kalau jalinan cerita ini benar, berarti taktik pengalihan isu SBY berhasil lagi.

“Dalam dunia militer dikenal taktik decoy atau penggunaan sasaran palsu. Kalau ini benar, maka SBY berhasil menggunakan taktik decoy dengan tujuan mengalihkan sasaran kemarahan publik, dari orang dalam Cikeas (keluarga Presiden) kepada pihak lain di luar Cikeas,” ujar Rizal Ramli seperti dikutip rmol.co.

Di sisi lain, tidak dipenuhinya janji SBY untuk mengungkap sosok Bunda Putri, membuat Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid turut menjadi bingung.
“Publik 3.000 persen menunggu hasil investigasi dari Presiden. Jika tidak diungkap, ini justru akan menimbulkan kecurigaan relasi Bunda Putri dengan beberapa pihak di Istana,” ujar Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, Kamis (17/10/2013). Seperti dikutip kompas.com.

Hidayat banhkan bertanya-tanya, mengapa kali ini hanya juru bicara Presiden yang menyampaikan informasi pembatalan? “Apakah itu perintah Pak SBY, atau manuver Julian sendiri?” tanyanya. Kalau pun memang profil Bunda Putri tak jadi diumumkan, Hidayat berpendapat akan lebih baik bila Presiden sendiri yang mengumumkannya, sebanding dengan konferensi pers dan kemarahan Presiden atas kesaksian Luthfi.

Kronologis munculnya nama sosok Bunda Putri ini memang berawal dari kesaksian LHI, tetapi sumber pertama penyebutan nama Bunda Putri ini tentu saja berasal dari lingkaran istana. Artinya, LHI dalam hal ini hanya meneruskan penyebutan sosok tersebut dalam persidangan.

Sehingga kembali menurut Rizal Ramli, Bunda Putri yang sebenarnya adalah wanita yang berinisial SS. “Presiden berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan membesar-besarkan tokoh decoy, tokoh palsu yaitu yang banyak fotonya dengan menteri-menteri. Tokoh sesungguhnya bukan itu, adalah SS, istri dari seseorang yang bekerja di Cikeas,” ungkap Rizal Ramli yang juga sebagai Tokoh Arus pergerakan Perubahan ini.

Karena sejauh ini belum ada kejelasan tentang sosok Bunda Putri. Menyusul dengan batalnya SBY mengungkap jatidiri Bunda Putri, membuat publik pun seakan merasa tertipu. Lalu pertanyaan tentang siapa sesungguhnya yang berbohong, publik sudah bisa menebaknya?!>map/ams

Kali ini, Saya “Percaya 2014%” Luthfi

[RR1online]:

PUBLIK sejauh ini boleh saja tak lagi simpatik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dinilai telah melakukan perbuatan “kotor” (seperti korupsi). Tetapi, pada persoalan pemberian keterangan yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dengan menyebut Bunda Putri sebagai sosok yang memiliki kedekatan dan “pengaruh” khusus kepada SBY, maka secara pribadi saya masih menaruh rasa salut.

“Bunda Putri adalah orang yang dekat dengan Presiden SBY. Dia sangat tahu soal kebijakan reshuffle,” ungkap Luthfi saat bersaksi dalam sidang Ahmad Fathanah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kasus suap impor daging sapi, di Jakarta, Kamis (10/10/2013). Seperti ditulis merdeka.com.

Dari kasus dugaan suap itu, katakanlah Luthfi memang telah turut berbuat “kotor”. Namun, justru karena alasan telah dinilai berbuat “kotor” itulah, yang kemudian kiranya membuat Luthfi pun harus “terpaksa berkata jujur”. Dalam hal ini, Luthfi tentu ingin mencari “keadilan”, yakni dengan berusaha menunjukkan kepada Hakim dalam persidangan, bahwa ia tidaklah “sendiri” bermain kotor.

Sederhananya, Luthfi saat ini sangat sadar bahwa dirinya telah terlanjur basah “tercebur” di kubangan lumpur, ditambah lagi di sisi lain dengan terbongkarnya beberapa kasus korupsi seperti di SKK Migas, lalu terakhir dengan ditangkapnya Ketua MK, yang dengan mengetahui semuanya itulah, Luthfi pun kemudian pada akhirnya nampaknya lebih memilih untuk “sekalian” saja membeberkan semua rentetan “kisah” yang mewarnai perjalanannya hingga  harus berada di meja-hijau.

Jika hal ini coba dihubungkan dengan kesaksian sebelumnya dari Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, yang beberapa waktu lalu menyebut nama Sengman yang juga dinilai sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan SBY, maka akankah majelis hakim mengabaikan kesaksian Luthfi?

Penyebutan nama Sengman dan juga Bunda Putri yang mengaitkan nama SBY adalah sebuah fakta persidangan. Anehnya, SBY buru-buru menanggapi kesaksian (fakta persidangan) tersebut secara amat tegas dan dengan intonasi “marah”. Yakni, SBY bergegas melakukan klarifikasi di luar persidangan melalui konferensi Pers (konpers),  di Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis malam (10/10).

Padahal lalu-lalu, SBY berkali-kali pernah mengatakan, bahwa dirinya tidak akan ingin “mencampuri“ alias intervensi  terhadap semua perkara hukum, terutama kasus korupsi. Tetapi, SBY nampaknya lupa, bahwa dengan melakukan klarifikasi atau tanggapan yang tergopoh-gopoh (melalui konpres) atas kesaksian seseorang yang sedang (masih proses hukum) di dalam persidangan, itu sama saja secara tidak langsung telah melakukan intervensi.

“Reaksi” dan sikap SBY itu, secara psikologis bisa membuat majelis hakim merasa terganggu, dan bahkan (mungkin) bisa merasa “tertekan” ketika mengetahui adanya tanggapan “marah” dari kepala negara atas kesaksian Luthfi. Dan ini bisa saja mempengaruhi kemurnian dari keputusan yang akan diambil oleh majelis hakim nantinya. Namun, moga-moga saja tidak demikian!

Tidak cuma itu, tanggapan mendadak dari SBY juga bisa membangun berbagai opini publik yang beragam. Sehingga, apabila ada opini bersifat dugaan yang mengarah ke SBY sebagai sosok yang mungkin juga terlibat dalam kasus “korupsi” itu, maka opini itu tak bisa dicegah, apalagi jika pendapat publik tersebut ingin disalahkan.

Sebab, SBY-lah sesungguhnya yang telah MEMAKSA publik untuk memunculkan beragam opini dari konpers tersebut. Apalagi memang saat ini, berbagai kalangan sudah menaruh rasa tidak percaya terhadap pemerintahan SBY yang misalnya juga karena “ulah” dari sejumlah kader partainya. Publik bahkan bisa menilai, bahwa bantahan SBY itu sepertinya sebagai cuci tangan saja. Atau istilah: “Ketang dan Kepiting sama saja”.

Dalam konpers itu, SBY nampak sekali dengan semangat berkobar-kobar dan “bernafsu”membantah kesaksian Luthfi. Padahal, sikap tegas berkobar-kobar dari SBY seperti itulah sesungguhnya yang sangat dinanti-nantikan Rakyat Indonesia,  yakni misalnya, ketika Malaysia berkali-kali “menghina dan melecehkan” Indonesia, atau di kala TKW kita di luar negeri diperlakukan seperti binatang, diperkosa, dihamili, dan bahkan dibunuh. Sayangnya, di saat-saat seperti itu SBY dan para kader di parpolnya yang biasa berteriak lantang, malah seakan MK (Mati Kutu). Sehingga, membuat rakyat pun jadi bingung dan kecewa.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli bahkan juga mengaku bingung dan menyayangkan sikap Presiden SBY tersebut. “Saya bingung, SBY merendahkan dirinya sendiri dengan marah-marah begitu,” ujar Rizal di sela-sela diskusi di Gedung DPD/DPR RI Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Ketua Pergerakan Arus Perubahan itu menyebutkan, SBY seharusnya tak perlu marah-marah seperti itu. Jika memang ada isu yang perlu diluruskan, Rizal Ramli menyarankan, cukup SBY sebagai Presiden mewakilkan kepada juru bicara Presiden atau sekretaris Kabinet.

Sebab, lanjut Rizal Ramli, jika Presiden yang langsung menanggapinya dengan mimik marah-marah seperti itu, maka itu justru dapat menimbulkan penilaian bahwa ini tentu ada apa-apanya.

Namun figur yang juga mulai ramai diincar untuk dimajukan dalam pilpres 2014 ini pun, mengaku tidak mengenal siapa itu Bunda Putri. “Saya tidak kenal Bunda Putri, jadi no comment,” kata Rizal Ramli.

Tetapi kalau mengenai Sengman, Rizal Ramli berani mengatakan SBY berbohong apabila mengaku tak mengenal sosok Sengman. “SBY berbohong kalau tidak kenal Sengman, karena SBY kenal banget,” ujar Rizal, seperti dilansir tribunnews.

Sementara itu Politisi PKS Fahri Hamzah menyebut, Presiden SBY hanya pura-pura tidak tahu soal Bunda Putri. “Harusnya tahu. SBY berlagak ‘pilon’ (pura-pura tidak tahu) aja. Setiap orang yang ketemu LHI atas namakan SBY kan pasti dikonfirmasi,” kata Fahri Hamzah saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (11/10). Seperti dikutip jpnn.com.

Selama ini, kata Fahri, KPK selalu memutus rantai pemberantasan korupsi menuju kekuasaan. Misalnya saja kasus di Hambalang yang menyeret nama Edi Baskoro Yudhoyono (Ibas), namun ditutup oleh KPK. Dalam kasus impor, kata Fahri, ada sosok Bunda Putri dan Sengman.

“SBY seharusnya membaca ini gejala apa. Sebab ini bukan sekadar soal jual nama, tapi soal konsep dan strategi pemberantasan korupsi yang SBY abaikan sejak lama. Artinya SBY ini sudah jadi bagian dari masalah,” ujar Fahri.

Kembali mengenai kesaksian yang diberikan Luthfi. Selain SBY yang mendadak marah, ternyata sebelumnya, seorang hakim dalam persidangan tersebut lebih dulu telah memarahi Luthfi atas disebutnya nama Bunda Putri dan SBY. “Anda tidak rasional. Ketika ditanyakan dekat dengan SBY, langsung cepat menjawab. Tapi begitu ditanyakan dia siapa, saudara tidak tahu,” kata hakim anggota Nawawi Pomolango di persidangan, Jakarta, Kamis (10/10/2013) tersebut. Seperti dilansir tempo.co.

Tak hanya itu, hakim Nawawi juga mengaku tak suka karena Luthfi menuding berbagai pihak. Sebab, selain menyebut dekat dengan SBY, Luthfi juga mengatakan Bunda Putri merupakan anak pendiri Golkar. “Saya tidak mau persidangan ini jadi ruang untuk nyekak sana nyekak sini,” ujar Nawawi.

Untuk menggali kebenaran, hakim memang punya hak penuh untuk memarahi seorang saksi maupun terdakwa dalam persidangan. Tetapi ketika ada sejumlah keterangan ataupun kesaksian yang mungkin masih dianggap “misteri” yang muncul di persidangan, maka itu adalah menjadi kewajiban hakim untuk mengungkap kebenarannya demi menegakkan KEADILAN di dalam negara hukum ini, yakni tanpa harus terpengaruh dengan kekuasaan dari pihak-pihak tertentu. Kalau perlu, kesaksian Luthfi ini bisa dikonfrontir dengan menghadirkan secara resmi SBY, bukan malah dengan cara membantah lalu balik menuding Lutfhi 1000%….2000% bohong di luar persidangan. UUD 1945, pasal 28D (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Sehingga, menurut pandangan psikologis saya dalam hal ini, jika hakim bisa memarahi seorang saksi yang dianggap “mengada-ngada”, atau katakanlah hanya sebatas karena ada keterangan seorang saksi yang TIDAK DISUKAI oleh hakim lalu kemudian hakim itu memarahinya……, maka apa bedanya dengan SBY yang pula ikut “memarahi” Luthfi dengan “menggelar sebuah persidangan tandingan” di luar pengadilan..???

Namun terlepas dari semua itu, saya sebagai pengamat politik, hukum dan sosial, sementara ini hanya bisa menyimpulkan, bahwa baik kesaksian yang  “dahsyat” dari Luthfi, maupun bantahan “galau” SBY bernada marah yang bukan pada tempatnya, adalah saya percaya 2014% bermuatan politik.

Tetapi salah satu di antaranya (SBY ataukah Luthfi) tentunya memiliki nilai kebenaran yang “HARUS DIKEJAR” dan diungkap oleh hakim secara arif dan bijaksana, serta harus dengan TEGAS dan BERANI memunculkan kebenaran tersebut atas nama TUHAN SANG PEMILIK KEADILAN.
Salam Perubahan….!!!!

Sengman Bagai “Seng Bunyi”, SBY= “SemBunYi”..???

[RR1online]
SOSOK Sengman tiba-tiba populer setelah namanya diungkap dalam persidangan kasus suap impor daging sapi. Pengakuan ini disampaikan Ridwan Hakim saat bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), beberapa waktu lalu.

Putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin itu mengungkapkan adanya seseorang yang bernama Sengman, utusan presiden yang menerima uang sebesar Rp40 Miliar dari PT Indoguna Utama.

Seketika itu, nama Sengman pun bagai atap seng yang dibunyikan (terkena dilempar batu) hingga semua orang pun tiba-tiba kaget mendengarnya. Dan semua perhatian pun kini tertuju kembali kepada persoalan kasus sapi tersebut. Bagaimana tidak, “sapi” itu mulai “menyeruduk” nama Presiden SBY.

Namun pihak istana dan sejumlah petinggi Partai Demokrat pun ramai-ramai membantah pengakuan Ridwan Hakim tersebut, seakan mereka mencoba “menyembunyikan” jalinan “KEDEKATAN” antara SBY dan Sengman.

Padahal jauh sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah menduga ada pihak lain di luar PKS yang terlibat kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian itu. “Saya menduga mungkin disebut juga nama-nama pihak lain,” ungkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto seperti dilansir pada jpnn.com.

Meski begitu, Bambang mengaku belum mengetahui apakah pihak luar yang dimaksud itu adalah seorang pengusaha asal Palembang, Sumatera Selatan, Sengman Tjahja.

Ketika itu, Bambang pun menyatakan, KPK akan membuka identitas orang-orang yang diduga terlibat pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta nanti, termasuk siapa sosok Sengman Tjahja.

Pada pemberitaan lainnya, juga disebutkan bahwa Sengman turut membantu PT Indoguna Utama mendapatkan jatah kuota impor daging 30 ribu ton.

Sengman Tjahja adalah seorang pengusaha Hotel Princess, Kompleks Ilir Barat Permai, Palembang. Dikabarkan, Sengman berteman dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jauh sebelum SBY sebelum menjadi presiden.

Makanya, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli juga mengaku heran dan bingung, mengapa istana dan para kader Partai Demokrat berlomba-lomba membantah hubungan kedekatan Sengman dengan SBY.

Padahal, kata Rizal Ramli, SBY sangat mengenal Sengman. Perkenalan keduanya sudah berlangsung cukup lama, terjalin sebelum SBY menjadi presiden dan masih aktif di militer.

“Sengman itu pengusaha dari Sumatera Selatan. SBY kenal dia saat jadi Pangdam di sana,” ujar Rizal Ramli kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam (30/8) sembari menambahkan bahwa Sengman adalah sosok pengusaha di bidang perhotelan dan properti. Saat SBY jadi Pangdam II Sriwijaya, Sengman terlibat kasus lotre (perjudian).

Perannya Sengman, katanya, cukup besar dalam membiayai SBY. “Dia pernah datang ke kantor cerita, dia-lah (Sengman) yang awal-awalnya membiayai SBY masuk politik. Saya tahu-lah,” tutur Rizal Ramli yang pernah bersama SBY menjadi tulang punggung kabinet Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Meski tahu banyak soal pertemanan SBY dengan Sengman, namun Rizal Ramli tidak bisa memastikan di mana Sengman, pria yang kira-kira berusia 60-an itu saat ini berada.

Namun dari informasi yang ada, Sengman saat ini sedang menjalani perawatan untuk operasi jantung di Gleneagles Hospital, Singapura.

Dengan kembali hebohnya kasus sapi ini, tidak sedikit pihak yang mendesak dan menaruh harapan agar nyali KPK tidak kendur karena harus berhadapan dengan penguasa. KPK harus membongkar secara terang-benderang semua pihak-pihak yang diduga terkait dalam praktek korupsi di negeri ini. Jangan ada sedikit pun yang “disembunyikan”. Sebab rakyat tidak akan pernah tersakiti dengan kebenaran, tetapi jangan pernah menghibur rakyat dengan kebohongan.(map/ams)

Kasihan Sengman

Jakarta, [RR1online]:

KASUS Fathanah tiba-tiba bisa menjadi heboh, meluas dan amat disoroti oleh semua orang di negeri ini. Padahal kasus itu hanya berawal karena Fathanah ketahuan memberikan hadiah berupa jam tangan dan mobil kepada sejumlah perempuan. Lalu bagaimana dengan Presiden SBY yang juga “ketahuan” di pengadilan disebut oleh seorang saksi, Ridwan Hakim, dalam kasus suap pengurusan impor daging sapi?

Saat itu, Ridwan Hakim yang juga anak Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin itu mengatakan, ada orang dekat Presiden SBY yang dikenalnya bernama Sengman, membawa uang Rp 40 miliar milik PT Indoguna Utama. Ridwan Hakim mengaku pernah ditanya penyidik KPK tentang hal itu.

Desakan dari banyak pihak pun terus bermunculan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti pengakuan Ridwan Hakim saat bersaksi dalam sidang kasus suap pengurusan impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah Kamis pertengahan pekan lalu itu.

Begitu pun dengan Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARuP) Rizal Ramli menyatakan, KPK harus terus didesak dan dikawal agar bisa membongkar kasus yang diduga ikut melibatkan penguasa tersebut. “Lha wong cuma perkara hadiah jam tangan dan mobil dari Fathanah kepada perempuan-perempuan saja sampai heboh. Masak untuk urusan duit Rp40 miliar lebih yang disebut diberikan kepada SBY tidak diklarifikasi?” ujar Rizal Ramli, Senin (3/9.2013).

Rizal sendiri telah mengungkapkan kedekatan Sengman dengan SBY yang ternyata terjalin sudah sejak lama. Banyak narasumber di Palembang menyebutkan, Sengman mengenal SBY jauh sebelum menjadi presiden. Sengman merintis persahabatan sejak SBY menjabat Panglima Daerah Militer Sriwijaya pada 1996-1997. Ketika itu Sengman adalah pengusaha di Kota Pempek.

Persahabatan keduanya paling tidak diketahui saat Sengman menghadiri wisuda Agus Harimurti, anak sulung SBY, di Nanyang Technological University, Singapura, Juli 2008. Presiden SBY juga hadir pada resepsi pernikahan anak Sengman bernama Karen Tjahja dengan Slandy Karlam digrand ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Oktober 2008.

“Sebetulnya saya kasihan juga sama Sengman. Dia kenal dekat dengan SBY dan keluarganya. Sekarang Istana bilang tidak kenal Sengman. Jadi orang kok lupa budi. Jadi orang kok lupa kacang sama kulitnya? Apalagi Sengman ini adalah backing SBY pertama kali secara finansial,” ungkap tokoh oposisi yang namanya mulai banyak dilirik sebagai sosok capres ideal 2014.(rml-map/ams)

KPK Siap Amputasi “Ikan Busuk”

Jakarta, [RR1online]
DIALOG live, Quo Vadis Indonesia bertema: ‘Bangkit Melawan Korupsi Sekarang Juga!’, di TVRI Jakarta, Kamis malam (22/8/2013) tiba-tiba menjadi “hidup” dan amat menarik. Yakni dengan adanya sebuah ungkapan dari  Rizal Ramli, yang menggambarkan tentang kondisi korupsi di negara ini adalah ibarat ikan busuk, yang kerusakan (kebusukannya) dimulai dari bagian kepala, bukan dari ekornya. Sehingganya, Rizal Ramli meminta KPK agar dapat fokus memberantas korupsi saat ini kepada "kepala ikannya".

“Saya yakin korupsi Rudi yang dibuka KPK cuma puncak atau ujung gunung es. Tidak tertutup kemungkinan korupsi di sektor ini melibatkan pejabat yang lebih tinggi lagi. Mereka antara lain para pejabat di Komisi Pengawas SKK Migas yang dikepalai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Bersihkan dulu ‘kepala ikannya’,” ujar Rizal Ramli yang tampil sebagai peserta dialog dalam acara Quo Vadis tersebut.

Dari ungkapan inilah membuat Todung Mulya Lubis sebagai pembawa acara pada dialog tersebut, membeberkan data temuan KPK terkait dengan BP Migas, pada tahun 2011 saja KPK sudah menemukan pengelolaan dana BP Migas sebesar Rp.152,4 Triliun yang tidak sesuai penempatannya. Ternyata setelah tubuh BP Migas berganti kulit menjadi SKK Migas, malah ulah dan “budaya” busuk itu tetap terulang lagi dengan tertangkap tangannya Kepala SKK Migas tersebut.

Sehingga Todung yang juga Pakar Hukum Senior itu pun melempar pertanyaan kepada Abraham Samad selaku Ketua KPK, yakni langkah-langkah apa yang perlu ditempuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat menyelamatkan sektor yang “basah” tersebut.

Dalam penjelasannya, Abraham Samad pun mengemukakan, bahwa kali ini pihaknya sedang menerapkan konsep yang disebut pengintegrasian antara pendekatan refresif dan pendekatan pencegahan. Abraham mengakui, sejak zaman Orde Baru hingga saat ini sektor Migas adalah memang merupakan sektor yang paling banyak kebocoran-kebocoran dan penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, yang tentunya ini telah sangat banyak merugikan negara.

“Oleh karena itu kita masuk dengan pendekatan seperti yang kita lakukan sekarang. Dan kemudian (tindakan) ini akan berlangsung terus, kita melakukan pendekatan penindakan yang refresif. Setelah pendekatan penindakan yang refresif berakhir, kita sudah bisa memastikan bahwa sudah clear, maka pada saat bersamaan sistem litbang kita akan bekerja untuk mengobservasi, mengamati bahwa sistem apa yang sebenarnya tidak benar di dalam sistem Migas kita,” kata Abraham.

Dari hasil observasi pengamatan nanti, katanya, tentunya akan menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya akan disodorkan sebagai rekomendasi dari KPK yang di dalamnya terdapat beberapa item yang perlu menjadi perhatian untuk dibenahi. “Termasuk seperti yang tadi disampaikan Bung Rizal, regulasi kemudian infrastruktur kelembagaannya dan lain sebagainya. Itulah nanti yang akan kita rekomendasikan ke presiden,” ungkap Abraham.

Abraham pun mengaku amat prihatin yang jika diibaratkan suatu penyakit, maka korupsi di sektor Migas itu sudah sangat akut, dan sudah kronis. “Kalau dia kanker itu, ini luar biasa. Jadi stadium empat, dia harus dipotong, ga bisa lagi di ‘anu’ (diselamatkan apalagi dipertahankan). Oleh karena itu kita memerlukan waktu untuk melakukan pendekatan penindakan yang represif, dan setelah itu kita melakukan perbaikan sistem. Itulah yang kita sebut dengan pengintegrasian antara pendekatan penindakan dan pendekatan pencegah. Ini yang akan kita lakukan terhadap sektor Migas kita, karena kita ingin menyelamatkan sektor ini,” kata Abraham serius.

Sejauh ini, rakyat Indonesia sudah pasti menaruh harapan yang amat tinggi kepada KPK agar mampu membuktikan janji-janjinya, dan tidak ciut meski mengetahui bahwa tubuh ikan busuk yang ingin diamputasi tersebut adalah sebesar Ikan Hius dan Paus.(map/ams)