Tuan Presiden, Anda Takkan Disebut Hebat Jika Hanya Menang “Perkara” Lawan Rakyat

[RR1online]:

BEBERAPA hari terakhir ini, pikiran saya cenderung tertuju kepada langkah yang ditempuh Presiden SBY yang telah melayangkan somasi kepada salah seorang loyalis Anas Urbaningrum dan juga kepada tokoh oposisi Rizal Ramli (RR1), yakni melalui pengacara yang telah sengaja dibentuk oleh Presiden SBY sebagai upaya “perlawanan balik” kepada rakyat yang melakukan “penyerangan” kepada diri SBY. Sehingga tidak menutup kemungkinan orang-orang lainnya akan menyusul untuk turut disomasi, dan bahkan dimejahijaukan.

Masyarakat dan para aktivis pun menilai, tebar somasi tersebut sebagai bentuk otoriterisme, dan mengarah kepada karakter Orde Baru, bukan reformasi. ‘’SBY tanpa sadar menjadi seorang otoriter, tindakan SBY akan dinilai otoriter,’’ kata mantan anggota Wantimpres, Dr Adnan Buyung Nasution.

Katakanlah memang keduanya salah dan Anda-lah yang benar. Tapi bukan berarti Anda sebagai Presiden langsung melakukan somasi atau mungkin tindakan hukum lainnya. Sebab diakui atau tidak, keduanya adalah juga rakyat Anda, cuma memang kebetulan mereka berada pada posisi berlawanan dengan Anda. Namun, meski Anda berhasil memenangkan perkara versus rakyat, maka Anda takkan pernah disebut Presiden yang hebat.

Artinya, Anda tak perlu cengeng atau cepat tersinggung. Sebab INGAT, Anda adalah seorang Presiden yang bisa menduduki jabatan seperti sekarang ini karena dari rakyat dan untuk rakyat pula. Bukan hanya untuk kelompok atau keluarga Anda sendiri. Bukankah sebelumnya Anda juga sudah menyatakan siap untuk menjadi presiden??? Ya, tentunya dengan berbagai konsekuensi yang akan timbul di dalamnya sebagai seorang pemimpin!!!

Sehingga langkah bijak yang harusnya Anda lakukan sebagai seorang Presiden adalah segera INTROSPEKSI DIRI yang tentu harus diikuti dengan PERBAIKAN DIRI. Bukannya mengeluh, lalu curhat ke mana-mana, kemudian menyomasi “rakyat”.

Jika Anda sebagai seorang Presiden hanya bisa mengeluh, curhat, lalu melayangkan somasi kepada orang-orang, maka izinkan saya “menertawai” sikap Anda tersebut, yang sekaligus mengingatkan saya kembali tentang “tudingan” (alm) Taufik Kiemas yang menyebut Anda sebagai “Jenderal berprilaku anak-anak” jelang Pemilu 2004.

Apakah “tudingan” seperti itu tak cukup membuat Anda memperbaiki diri? Atau apakah “serangan” seperti itu akan Anda jadikan alasan bahwa lantaran dituding macam-macam sehingga membuat Anda tak bisa berbuat banyak sebagai Presiden…??? Tolong jangan salahkan siapa-siapa, sebab itulah sebagian konsekuensi yang harus dihadapi dengan bijak sebagai seorang presiden.

Atau mungkinkah “tudingan-tudingan” sejenisnya justru ingin Anda jadikan sebagai bahan pencitraan untuk mendulang simpatik dari rakyat lainnya agar kembali dapat “menang” dalam Pemilu…??? Mohon dan tolong berhentilah mempertontongkan cara-cara seperti ini jika ujung-ujungnya hanya ingin kembali meraih simpatik rakyat..!!!

Jika ingin rakyat menjadi simpatik kepada Anda, tentulah ada langkah tepat yang harus ditempuh sebagai seorang Presiden, sekaligus sebagai bentuk “pembelaan” layaknya dari seorang pemimpin. Bukan seperti “anak-anak” ketika habis dibentak oleh orang lain langsung curhat dan mengaduh kepada orangtuanya agar bisa “menghajar” orang yang telah membentaknya. Dan jika seperti ini yang dilakukan, maka urusan negara pasti jadi terbengkalai.

Cara tepat dan bijak sekaligus langkah “Pembelaan” SEBAGAI SEORANG PEMIMPIN yang saya maksud di atas, adalah tentunya dengan cara menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang menjadi PERSOALAN NEGARA saat ini. Apa itu???

Tuan Presiden, ini dia cara bijak seorang pemimpin seperti Anda dalam “membela diri” saat ini:

1. Perbaiki kondisi ekonomi yang saat ini hanya lebih banyak dinikmati oleh kalangan tertentu;

2. Perkuat nilai Rupiah yang saat ini dipandang sudah menjadi “sampah” sebagai mata uang oleh negara-negara besar berekonomi mapan;

3. Hentikan kegemaran menambah utang negara yang jumlahnya kini sudah menggunung;

4. Segera benahi defisit keuangan negara yang terjadi saat ini;

5. Bersihkan negara dari segala bentuk kegiatan korupsi dan perampokan uang negara;

6. Kembalikan fungsi MPR-RI menjadi lembaga TERTINGGI negara; dan

7. Bersihkan “seluruh kotoran” yang ada di dalam tubuh partai Anda.

Tuan Presiden, jika Anda mampu melakukan cara bijak dan mewujudkan seluruh harapan di atas, maka itulah yang akan “membela” Anda. Layaknya seorang manusia ketika ingin dimasukkan ke dalam Neraka, ia bisa masuk ke Surga karena di selamatkan dan “dibela” oleh tugas yang telah ditunaikannya sebagai manusia semasa hidup.

Sederhananya, jika Tuan Presiden bisa melakukan tugas-tugas dan mempersembahkan hasil dengan baik seperti yang saya urut-urutkan di atas, maka rakyat tentu tidak akan percaya kepada orang-orang yang ingin menjatuhkan Anda, dan bahkan rakyat akan membela Anda mati-matian. Tetapi sebaliknya, jika Anda belum mampu menunaikan tugas-tugas Anda sebagai seorang Presiden, maka rakyat akan mudah percaya bahwa memang Anda seorang pecundang yang berhasil jadi Presiden.

Sehingga itu, sekali lagi, sebaiknya Anda secara bijak segera introspeksi dan melakukan perbaikan diri sebagai seorang Presiden. Sebab, Anda hanya bisa disebut sebagai Presiden HEBAT jika bisa menunaikan tugas dan mempersembahkan hasilnya kepada rakyat dengan baik. Dan sekali lagi, Anda sebagai Presiden tidak akan pernah dibilang hebat jika hanya memenangi “perkara” melawan rakyat.

TUAN PRESIDEN, MOHON MAAF DAN SALAM DAMAI DEMI PERUBAHAN DI NEGERI INI…!!!
-------------
*Sumber: Kompasiana

SBY akan Somasi Rizal Ramli: “Bola Panas Siap Di-gol-kan”

Jakarta, [RR1online]:
DUGAAN kuat dari Rizal Ramli yang menilai Boediono telah menerima gratifikasi jabatan sebagai Wapres, nampaknya telah menjadi bola panas yang kini siap ditendang dan digolkan ke gawang Kasus Bank Century. Bagaimana tidak, lantaran dugaan yang dilontarkan Rizal Ramli itu, SBY melalui pengacaranya akan melayangkan somasi kepada mantan Menko Perekonomian tersebut.

“Secepatnya kami kirimkan surat dan somasi,” ungkap pengacara keluarga SBY, Palmer Situmorang, seperti dikutip dari sebuah koran ibukota, Selasa (24/12/2013).

Rencana untuk melakukan somasi kepada Rizal Ramli itu pun spontan mendapat sorotan dari berbagai pihak dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane setuju dengan pendapat bahwa somasi itu sebagai bagian dari upaya kriminalisasi yang dilakukan SBY terhadap Rizal Ramli yang dikenal sebagai tokoh oposisi nasional.

Kriminalisasi oleh penguasa terhadap lawan politiknya, kata Neta, sejak dulu sudah banyak terjadi sehingga saat ini hal itu bukanlah tindakan populer. Bahkan kini tindakan tersebut cenderung menjadi tindakan kontraproduktif yang merugikan bagi pelakunya.

“Somasi itu akan menguntungkan publik. Sebab nanti akan terbuka secara transparan dimana posisi SBY dan Boediono saat pencalonan sebagai capres dan cawapres tahun 2009,” ujar Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane. Seperti dilansir rmol.

Neta mengatakan pilihan menjadikan Boediono sebagai cawapres SBY secara tiba-tiba jelang Pemilu 2009 memang cukup aneh dan menimbulkan tanya. Boediono bukanlah kader Partai Demokrat dan tidak masuk daftar sembilan Cawapres yang diumumkan SBY, namun kemudian dialah yang diusung.

“Kenapa Boediono tiba-tiba menjadi cawapres padahal sebelumnya tidak pernah muncul? Apa sumbangsih konkrit Boediono dalam pencalonan? Semuanya akan terbuka terang benderang jika kasus ini dicuatkan,” tutur Neta.

Neta yakin dengan somasi tersebut, maka misteri bahwa permintaan agar Boediono menyelamatkan Bank Century sebenarnya untuk mencari amunisi sebagai bekal menghadapi Pilpres, dan jabatan Wapres untuk Boediono sebagai gratifikasi politik bisa terkuak.

“Dengan begitu KPK bisa lebih cepat membawa para tersangka Century ke Pengadilan Tipikor,” pungkas Neta.
Sementara itu, Rizal Ramli yang juga selaku Anggota Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menyatakan siap meladeni rencana somasi pengacara keluarga Presiden SBY kepada dirinya terkait pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebutkan, bahwa jabatan Wakil Presiden (Wapres) Boediono adalah hadiah dari SBY atau gratifikasi politik setelah berhasil mengucurkan bailout Bank Century.

Kesiapan ekonom senior Rizal Ramli meladeni somasi pengacara SBY ini disampaikan oleh Koordinator GIB Ahdie M Massardi yang juga Mantan Jurubicara Kepresidenan era Gus Dur, Selasa (24/12/2013).

“Kami siap meladeni langkah panik SBY. Tentu saja yang akan senang nanti rakyat Indonesia karena di pengadilan akan kami buktikan bahwa Boediono dan Sri Muilyani mendapat gratifikasi jabatan atas jasanya menggelontorkan triliunan uang rakyat untulk bailout Bank Century,” tegas Adhie, seperti dikutip pesatnews.

Adhie bahkan mengaku nantinya akan siap membawa saksi-saksi yang bekas orang dekat SBY. “Kalau perlu, hasil sadapan percakapan SBY dan SMI saat di Amrik! Ini bisa mempercepat KPK menambah tersangka skandal Century,” ujar Adhie serius tapi santai tersenyum.

Menurutnya, pihak Rizal Ramli justru menyambut baik somasi tersebut. Karena akan semakin membuka kesempatan untuk menjelaskan kepada publik siapa sebenarnya Boediono.  Bahkan, kubu SBY sebaiknya langsung membawa kasus itu ke ranah hukum, tidak perlu permintaan klarifikasi atau somasi. “Supaya semakin jelas,” lontar Adhie.

Secara terpisah, Abdul Muis Syam selaku Koordinator Forum Gerakan Berantas Korupsi (For-Gebrak) menilai, bahwa somasi itu nantinya akan membuat bola panas yang telah ditendang oleh Rizal Ramli itu semakin berada di mulut gawang. “Somasi yang akan dilayangkan SBY kepada Rizal Ramli itu justru akan lebih menelanjangi peran Boediono dalam kasus Bank Century. Sehingga jika diibaratkan sebuah bola, maka bola itu akan semakin mudah digolkan,” ujar Muis melalui status facebooknya.

Lebih jauh, Muis yang juga sebagai Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Provinsi Gorontalo itu mengatakan, dengan rencana somasi tersebut akan semakin menunjukkan bahwa SBY sebagai Presiden dua periode itu memang sepertinya tak punya niat baik dan keseriusan untuk membantu KPK dalam hal pemberantasan korupsi.

“Harusnya bukan somasi yang ia (SBY) layangkan, tetapi surat pengunduran diri karena lebih cenderung berusaha menyelamatkan partainya daripada membuat gebrakan besar untuk kesejahteraan rakyat. Lihat saja sekarang ekonomi masih sakit dan tak kunjung pulih, nilai rupiah anjlok, utang negara menggunung, defisit keuangan negara yang terus minus, pengangguran bertambah, korupsi merajalela, pemadaman listrik yang masih terus terjadi, anak-anak sekolah menyeberang jembatan rusak, dan lain sebagainya. Mengapa bukan semua itu yang dibenahi agar Rizal Ramli dan tokoh oposisi lainnya bisa berbalik mendukung pemerintahan saat ini..???” jelas Muis.

Olehnya itu, menurut Muis, jika Rizal Ramli melontarkan kritik, maka harusnya SBY bergegas memperlihatkan kinerja yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa pasangan SBY-Boediono memang patut disebut pemimpin. “Tapi kenyataannya sekarang rakyat tidak tahu kinerja hebat seperti apa yang telah dilakukan oleh SBY-Boediono? Rakyat hanya tahu ada kenaikan harga BBM, serta ada BLSM. Dan rakyat hanya mendengar bahwa istana saat ini sedang disebut-sebut sebagai sarang korupsi, baik yang terlontar dari kesaksian di pengadilan maupun yang disuarakan melalui aksi-aksi demo dari mahasiswa dan LSM. Lalu salahkah jika Rizal Ramli sebagai tokoh oposisi melempar bola panas yang memang telah menggelinding di tengah-tengah masyarakat…???” pungkas Muis yang juga pernah menggeluti dunia jurnalistik di Jawa Pos Grup itu.(map/ton)

Rizal Ramli Pelopori AntiKorupsi di Kadin

Jakarta, [RR1online]:
KESERIUSAN Rizal Ramli selaku Ketua Umum Kadin untuk menjadikan Kadin sebagai organisasi yang berwibawa, kuat, rapi, dan bersih mulai ditunjukkannya dalam Munas VII Kadin. Yakni, dilakukannya penandatanganan Pakta Integritas Anti-Korupsi (PIAK) di hadapan Ketua KPK Abraham Samad . Penandatangan PIAK itu sendiri dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Rizal Ramli, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang, dan Ketua Dewan Penasehat Kadin Setiawan Djody.

Ada tiga butir yang tertuang dalam PIAK yang dibacakan langsung Rizal Ramli secara tegas pada Munas VII Kadin Indonesia, di  Hotel Manhattan, Jakarta, Selasa (22/10), yakni:
1. Kadin Indonesia menyatakan, akan mempelopori gerakan antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kalangan dunia usaha,
2. Kadin Indonesia akan membangun masyarakat Indonesia yang bersih dari korupsi bersama KPK,
3. Kadin Indonesia akan membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, dan mandiri untuk Indonesia yang lebih baik.

Tentu saja, yang dilakukan oleh Rizal Ramli dkk di tubuh Kadin itu adalah sebuah babak-baru agar Indonesia dapat benar-benar bersih, lalu mampu memperbaiki dan menata kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini sedang mengalami babak-belur. Dan sebagai mantan Menko Perekonomian sekaligus selaku Ekonom Senior, Rizal Ramli diyakini mampu  untuk melakukan hal tersebut.

Tak salah jika Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjuk Rizal Ramli sebagai Capres yang paling ideal 2014. Sebab, dalam hal ini saja, Rizal Ramli nampaknya memang sangat menyadari betul, bahwa korupsi tingkat tinggi saat ini yang paling banyak dilakoni oleh para pejabat tinggi itu juga banyak melibatkan pengusaha. Misalnya, melalui lobi-lobi proyek, dari sejak digodok di DPR hingga pada penentuan pemenang tendernya, itu sangatlah sarat dengan persekongkolan untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Lalu muncullah KORUPSI melalui suap-menyuap.

Selama ini, kita memang sudah sangat mengetahui adanya sebuah “budaya” yang sering dilakukan oleh para pejabat dengan pengusaha, yakni suap-menyuap untuk mendapatkan proyek. “Budaya” inilah yang kiranya ingin dihentikan oleh Rizal Ramli selaku Ketua Umum Kadin agar terjadi pemerataan kesejahteraan di dunia usaha secara profesional, bukan karena adanya hubungan garis kekeluargaan atau kekerabatan yang pada akhirnya hanya memunculkan dinasti kekuasaan.

“Jika tidak dihentikan (korupsi) saat ini, maka jangan harap negara ini menjadi sejahtera. Korupsi dilakukan karena hidup koruptornya tamak, serakah dan hidupnya sudah mewah, Tapi ternyata masih saja korupsi,” ujar Abraham Samad sebagai pembicara dalam Munas Kadin VII, di Jakarta, Selasa (22/10) tersebut. Seperti dikutip baratamedia.

Abraham menegaskan agar para pengusaha dapat memberikan dukungannya dalam upaya pemberantasan korupsi yang sangat marak seperti saat ini, yakni dengan meninggalkan praktik suap. “Harus dihindari oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Kadin. Hindari praktik suap,” kata Abraham Samad.

Sementara itu, Rizal Ramli menegaskan, tingginya harga kebutuhan pangan adalah buah dari kebijakan ekonomi, khususnya perdagangan yang keliru. Dipertahankannya sistem kuota impor telah melahirkan kelompok-kelompok kartel yang merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Pada saat yang sama, kartel-kartel ini mendikte harga untuk memperoleh keuntungan sangat besar, yang sebagian mereka gunakan untuk menyogok pejabat-pejabat korup.

Menurut Rizal Ramli, Kadin-lah yang seharusnya melobi pemerintah, agar sistem kartel yang hanya menguntungkan segelintir pemain besar segera dihapuskan. Saat ini, katanya, rakyat kita membayar harga daging sapi, gula, dan kedelai 100 persen lebih mahal dibandingkan harga di pasar internasional. “Saya yakin, kalau sistem kartel dihapuskan, harga berbagai bahan pangan itu bisa turun hingga 80 persen. Lagi pula, dengan dihapuskannya sistem kartel, maka pengusaha di daerah juga bisa mengimpor gula, kedelai, daging sapi dan lainnya. Tentu saja, mereka juga harus membayar tarif yang wajar sehingga tidak merugikan petani,” ujar Rizal Ramli, disambut gemuruh tepuk tangan peserta Munas.

Dikatakannya, Kadin seharusnya berfungsi sebagai kekuatan yang mendorong dilahirkannya kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. “Jangan lagi Kadin hanya menjadi alat para pengurusnya untuk memperoleh proyek seperti selama ini. Ketua dan pengurus Kadin harus benar-benar bekerja untuk seluruh anggotanya. Jangan cuma bangga ditenteng-tenteng presiden atau menteri ke berbagai acara ini-itu, sementara secara substansial justru sama sekali tidak berperan,” ujar Rizal Ramli yang kembali disambut sorak tepuk tangan peserta Munas.

Sehubungan dengan itu, Rizal Ramli mengajak seluruh pengusaha untuk menjadikan Munas VII Kadin kali ini sebagai momentum kebangkitan pengusaha. Langkah itu diawali dengan menjadikan Kadin sebagai wadah pengusaha yang berwibawa dan disegani. Jangan lagi menjadikan Kadin hanya semata-mata sebagai alat untuk memperoleh proyek-proyek dari pemerintah.

“Sebagai pengusaha, boleh saaja dan memang sudah seharusnya berbisnis, termasuk mencari proyek. Tapi itu silakan secara individu, bukan organisasi. Kadin harus mampu mendorong dilahirkannya kebijakan-kebijakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” kata Rizal Ramli.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal Ramli juga mengaku prihatin melihat rendahnya standar etika para pejabat publik di negeri ini. “Di luar negeri, pejabat yang baru terindikasi korupsi saja sudah mengundurkan diri. Di Indonesia, bukan saja mereka tidak mundur dari jabatannya, tapi juga masih tidak punya malu tampil di depan publik. Bahkan ada pejabat yang masih bicara soal good gevernance walau sudah jadi tersangka,” kata Rizal Ramli.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Munas Nur Achmad Affandi mengungkapkan, Munas kali ini dihadiri 27 Kadinda provisini dan 25 asosiasi sebagai Anggota Luar Biasa (ALB). Dengan demikian Munas kali ini sudah jauh melampaui kuorum yang dibutuhkan. Sedangkan agenda Munas adalah merumuskan kebijakan sebagai rekomendasi, menyusun program umum, dan memilih Ketua umum dan formatur.>map/ams

KPK Siap Amputasi “Ikan Busuk”

Jakarta, [RR1online]
DIALOG live, Quo Vadis Indonesia bertema: ‘Bangkit Melawan Korupsi Sekarang Juga!’, di TVRI Jakarta, Kamis malam (22/8/2013) tiba-tiba menjadi “hidup” dan amat menarik. Yakni dengan adanya sebuah ungkapan dari  Rizal Ramli, yang menggambarkan tentang kondisi korupsi di negara ini adalah ibarat ikan busuk, yang kerusakan (kebusukannya) dimulai dari bagian kepala, bukan dari ekornya. Sehingganya, Rizal Ramli meminta KPK agar dapat fokus memberantas korupsi saat ini kepada "kepala ikannya".

“Saya yakin korupsi Rudi yang dibuka KPK cuma puncak atau ujung gunung es. Tidak tertutup kemungkinan korupsi di sektor ini melibatkan pejabat yang lebih tinggi lagi. Mereka antara lain para pejabat di Komisi Pengawas SKK Migas yang dikepalai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Bersihkan dulu ‘kepala ikannya’,” ujar Rizal Ramli yang tampil sebagai peserta dialog dalam acara Quo Vadis tersebut.

Dari ungkapan inilah membuat Todung Mulya Lubis sebagai pembawa acara pada dialog tersebut, membeberkan data temuan KPK terkait dengan BP Migas, pada tahun 2011 saja KPK sudah menemukan pengelolaan dana BP Migas sebesar Rp.152,4 Triliun yang tidak sesuai penempatannya. Ternyata setelah tubuh BP Migas berganti kulit menjadi SKK Migas, malah ulah dan “budaya” busuk itu tetap terulang lagi dengan tertangkap tangannya Kepala SKK Migas tersebut.

Sehingga Todung yang juga Pakar Hukum Senior itu pun melempar pertanyaan kepada Abraham Samad selaku Ketua KPK, yakni langkah-langkah apa yang perlu ditempuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat menyelamatkan sektor yang “basah” tersebut.

Dalam penjelasannya, Abraham Samad pun mengemukakan, bahwa kali ini pihaknya sedang menerapkan konsep yang disebut pengintegrasian antara pendekatan refresif dan pendekatan pencegahan. Abraham mengakui, sejak zaman Orde Baru hingga saat ini sektor Migas adalah memang merupakan sektor yang paling banyak kebocoran-kebocoran dan penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, yang tentunya ini telah sangat banyak merugikan negara.

“Oleh karena itu kita masuk dengan pendekatan seperti yang kita lakukan sekarang. Dan kemudian (tindakan) ini akan berlangsung terus, kita melakukan pendekatan penindakan yang refresif. Setelah pendekatan penindakan yang refresif berakhir, kita sudah bisa memastikan bahwa sudah clear, maka pada saat bersamaan sistem litbang kita akan bekerja untuk mengobservasi, mengamati bahwa sistem apa yang sebenarnya tidak benar di dalam sistem Migas kita,” kata Abraham.

Dari hasil observasi pengamatan nanti, katanya, tentunya akan menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya akan disodorkan sebagai rekomendasi dari KPK yang di dalamnya terdapat beberapa item yang perlu menjadi perhatian untuk dibenahi. “Termasuk seperti yang tadi disampaikan Bung Rizal, regulasi kemudian infrastruktur kelembagaannya dan lain sebagainya. Itulah nanti yang akan kita rekomendasikan ke presiden,” ungkap Abraham.

Abraham pun mengaku amat prihatin yang jika diibaratkan suatu penyakit, maka korupsi di sektor Migas itu sudah sangat akut, dan sudah kronis. “Kalau dia kanker itu, ini luar biasa. Jadi stadium empat, dia harus dipotong, ga bisa lagi di ‘anu’ (diselamatkan apalagi dipertahankan). Oleh karena itu kita memerlukan waktu untuk melakukan pendekatan penindakan yang represif, dan setelah itu kita melakukan perbaikan sistem. Itulah yang kita sebut dengan pengintegrasian antara pendekatan penindakan dan pendekatan pencegah. Ini yang akan kita lakukan terhadap sektor Migas kita, karena kita ingin menyelamatkan sektor ini,” kata Abraham serius.

Sejauh ini, rakyat Indonesia sudah pasti menaruh harapan yang amat tinggi kepada KPK agar mampu membuktikan janji-janjinya, dan tidak ciut meski mengetahui bahwa tubuh ikan busuk yang ingin diamputasi tersebut adalah sebesar Ikan Hius dan Paus.(map/ams)

Rizal Ramli Bikin Sutan Batugana Ikut Sindir SBY

Jakarta [RRonline]:
ADA yang menarik dalam dialog Quo Vadis Indonesia yang mengusung tema: “Bangkit Melawan Korupsi Sekarang Juga”, disiarkan secara live oleh TVRI Jakarta, Kamis malam (22/8/2013). Peserta dialog yang hadir adalah, Rizal Ramli (Mantan Menko Perekonomian); Abraham Samad (Ketua KPK); Sutan Batugana (Ketua Komisi VII DPR); dan Firmanzah (Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan).

Dalam dialog yang dipandu pakar hukum senior Todung Mulya Lubis itu, Rizal Ramli mengungkapkan sebuah ungkapan, bahwa busuknya ikan dimulai dari kepalanya, bukan dari ekornya. Artinya, bahwa sistem dan orang-orang yang menjalankannya di bawah boleh bagus, tetapi jika kepalanya atau pemimpin di negeri ini tidak baik, maka sistem dan orang-orang bawahannya tersebut ikut jadi tidak baik.

Selama ini, selain memang dikenal sebagai ekonom senior, Rizal Ramli juga dikenal sebagai tokoh oposisi yang paling getol memperjuangkan hak-hak rakyat. Misalnya, di dalam berbagai kesempatan selalu tampil di depan menolak kenaikan harga BBM.

Bagi Rizal Ramli, harga BBM bisa dinaikkan asalkan salah satunya mafia Migas bisa segera diberantas habis. Sebab, katanya, mafia Migas selama inilah yang mendapatkan keuntungan dari bisnis ini. “Perkiraan kami, hampir satu miliar dollar pertahun. Dan nggak mungkin mereka ada tanpa dilindungi oleh kekuasaan. Istilah saya sama Bung Samad waktu kita ketemu pertama kali di kantor KPK, ikan itu (sumber) busuk (pertama kali) di kepalanya, tidak mungkin di ekornya. Nanti kalau ganti pemerintah akan terbuka bagaimana permainan (busuk) ini sesungguhnya,” ujar Rizal Ramli.

Sesaat mendengar ungkapan yang dilontarkan oleh capres paling ideal versi LPI ini, boleh jadi pandangan di benak pemirsa di rumah dan para mahasiswa yang ikut menyaksikan langsung dialog di studio TVRI tersebut, tertuju kepada selain Jero Wacik selaku Menteri ESDM, juga tentunya kepada sosok SBY yang dinilai sebagai “kepala ikan” dalam pengungkapan Rizal Ramli tersebut.

Sutan Batugana yang diberi kesempatan untuk menanggapi hal tersebut malah “tak sadar” ikut menyindir ‘atasannya’. “Sistem apapun kita buat, tetapi kalau yang menempati, yang menduduki, pemimpin di sana itu, di sistem sana itu, maaf apa itu SKK atau departemen apa namanya, kalau pemimpinnya bobrok, produknya pasti bobrok,” lontar Sutan.

Sutan bahkan mempertegas dalam pandangan dan kesimpulan akhir yang disampaikannya, bahwa sistem apapun dibuat kalau dipimpin, atau dipegang oleh orang yang tidak baik, hasilnya tidak baik. “Oleh sebab itu, perlu terus menerus membina sumberdaya manusia kita yang benar-benar baik. Itu yang kita harapkan, agar produk-produk ini, juga apapun yang dibuat nanti, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, kalau sistem yang baik dipegang oleh orang baik, insyaAllah akan jadi baik semuanya,” tutup Sutan seakan tanpa menyadari makna di balik ungkapan busuknya ikan yang dimulai dari kepalanya itu.(map/ams)

Malam ini di TV: “Debat” Soal Migas

Jakarta [RR1online]:
PASCA tertangkap tangan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga sebagai uang suap sebesar 700 ribu dolar AS, membuat banyak pihak semakin menaruh rasa tidak percaya terhadap kinerja pemerintah saat ini, khususnya kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Postur dan tupoksi SKK Migas telah diatur dalam Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Permen tersebut, telah dutentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi SKK Migas, yakni dalam Pasal 1 yang menyebutkan:

(1) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) SKK Migas dipimpin oleh Kepala.
(3) Kepala SKK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kemudian menyangkut pengawasan disebutkan dalam Bab V, yakni Pengawasan Internal, Pasal 16: Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kinerja serta monitoring tindak lanjut. Kemudian diikuti Pasal 17, yakni:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan audit kinerja
b. pelaksanaan audit keuangan;
c. pelaksanaan evaluasi kepatuhan terhadap sistem dan prosedur; dan
d. pelaksanaan analisis dan monitoring tindak lanjut.

Untuk lebih mengetahui dan menggali permasalahan serta langkah-langkah “Perbaikan” di tubuh ESDM, khususnya di dalam organisasi SKK Migas tersebut, malam ini (Kamis, 22/8/2013) dapat disaksikan secara LIVE perbincangan yang kemungkinan akan sedikit diwarnai dengan “perdebatan” di Quo Vadis TVRI, pukul 21.00 WIB. Acara ini menurut rencana akan dihadiri Jero Wacik (Menteri ESDM), Rizal Ramli (Mantan Menko Perekonomian), Abraham Samad (Ketua KPK), dan Todung Mulya Lubis (Praktisi Hukum).

Yuk kita saksikan sama-sama acara yang bertema: “Menyorot Peran SKK Migas dalam Tata Kelola Migas” itu!(map/ams)

Rizal Ramli: Saatnya Nama Baik Soekarno Direhabilitasi

[RR1-online]
BETAPA disayangkan, negara telah tega memperlakukan secara tidak hormat dan tidak adil sosok pejuang dan Proklamator kemerdekaan sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Hak-haknya direduksi, harkat dan martabatnya direndahkan, citra dan nama baiknya lempar jauh-jauh, padahal Soekarno adalah sosok Presiden yang sempat sangat disegani di mata dunia.

Melalui TAP MPRS No. XXXIII/1967, kekua-saan Bung Karno (sapaan akrab Soekarno) dicabut atas tuduhan terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S-PKI), tahun 1965. Dalam konteks ini, maka sudah selayaknya bila keberadaan TAP MPRS No. XXXIII/1967 tersebut dicabut, kemudian nama Bung Karno segera direhabilitasi penuh.

Demikian dikatakan tokoh nasional yang saat ini menjadi simbol pergerakan perubahan, DR. Rizal Ramli, ketika dimintai komentarnya oleh wartawan seputar adanya rencana dan keinginan Keluarga Bung Karno dan Civitas Akademika Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta mengajukan judicial review (meninjauan kembali) terhadap TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dan TAP MPR No. I/MPR/2003.

Terkait dengan rencana tersebut, Universitas Bung Karno pun me-nyelenggarakan seminar yang mengangkat tema: “Menggugat TAP MPRS NO. XXXIII/MPRS/1967 DAN TAP MPR NO. I/MPR/2003 Dikaitkan dengan Aspek Sejarah, Hukum, Keadilan, dan HAM serta Hukum Tata Negara”, di Jakarta, Kamis (28/2).

Menurut Rizal Ramli yang juga Ketua Dewan Kurator Universitas Bung Karno, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum harus mampu memberi rasa tenang, aman, damai, adil bagi setiap warga negara. Karena itu, dengan dalih apa pun, tanpa keputusan pengadilan, negara tidak boleh mereduksi bahkan merampas hak-hak konstitusional warga negaranya.

“Kita tahu, Bung Karno dituduh terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Tapi sampai akhir hayatnya, beliau tak pernah diperiksa atau diadili di pengadilan. Ini adalah stigma yang dtimpakan negara kepada proklamator kemerdekaan Indonesia tanpa diberi kesempatan untuk membela diri,” tandasnya.

“Akibatnya, stigma tersebut terus melekat sampai akhir hayat Bung Karno tanpa ada kesempatan untuk membersihkan diri. Saya kira wajar saja, bila banyak rakyat Indonesia pencinta, dan penerus  perjuangan Bung Karno akan mendukung upaya ini,” ujar tokoh yang sangat meng-idolakan sosok Bung Karno selama ini.>nt/ams

KPK Luruskan Pemberitaan Terkait Pemanggilan Rizal Ramli

[RR1-online]
KARENA sedikit memunculkan persepsi keliru dari berbagai pemberitaan di media massa yang menyebutkan, bahwa  mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Dr. Rizal Ramli, menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mencoba meluruskannya.

Johan Budi Sapto Prabowo selaku juru bicara KPK menjelaskan, KPK memanggil ekonom senior itu untuk dimintai keterangan. Panggilan itu juga untuk mencari tahu apakah ada indikasi korupsi dalam kasus yang berumur sudah cukup tua tersebut.

“Kalau di penyelidikan, ya, namanya dimintai keterangan,” ujar Johan Budi, seperti dilansir Rakyat Merdeka Online, Sabtu (13/4).

Pernyataan Johan ini sekaligus meluruskan pemberitaan sejumlah media yang menyebutkan Rizal Ramli dipanggil untuk diperiksa. “Dia (Rizal) belum punya status apa-apa,” tegas Johan.

Seseorang yang dipanggil KPK, sambung Johan, baik itu dalam penyelidikan atau penyidikan sebuah perkara, dikarenakan orang itu dianggap cukup mengetahui, melihat dan juga mendengar.

“Apa kapasitasnya? Mungkin dia punya informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Makanya, beliau diundang tim,” terang Johan.

KPK sendiri sejauh ini sudah me-manggil tiga mantan Menteri terkait penyelidikan perkara ini. Pertama, pada Selasa (2/4/2013) KPK sudah meminta keterangan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie.  Dia juga dimintai keterangan terkait dugaan terjadinya tindak pida-na korupsi, khususnya dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL).

Selanjutnya, pada Jumat (12/4/2013), KPK mengundang Dr Rizal Ramli dan mantan Menkeu, Bambang Subianto.>nt/ams

Rizal Ramli: Kami tak Pernah Keluarkan SKL-BLBI

[RR1-online]
MENTERI Kordinator Perekonomian era Presiden Gusdur, DR. Rizal Ramli (RR) mengaku tahu jika ada kejanggalan dalam Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut RR, pihaknya tidak mengeluarkan SKL tersebut, karena sejumlah bank penerima BLBI belum ada yang melunasi hutang-hutangnya. “Karena memang banyak yang belum lunas, atau belum beres,” kata RR usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/4/2013).

Yang jelas, menurut RR, SKL tersebut tidak keluar di era dirinya saat menjabat sebagai Menteri Keuangan maupun Menteri Kordinator Perekonomian sekitar tahun 2000-2001. Bahkan, saat disinggung keterkaitan Kwik Kian Gie yang juga mantan Menteri Perekonomian sebelum dia, RRmengatakan, tidak ada kaitannya.

“Pada jaman kami, tidak pernah mengeluarkan SKL, itu terjadi setelah kami,” tegas RR.

Meski begitu, RR yang keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 19.00 WIB itu tidak menampik bahwa pihak yang paling bertanggung jawab dalam penerbitan SKL tersebut adalah pejabat di masa itu. “Itu pejabat pada waktu itu. Pejabat waktu itulah,” sahut RR.

Seperti diketahui, pejabat setelah RR, jabatan Menteri Keuangan tersebut diisi oleh Boediono dengan masa jabatan tahun 2001-2004, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden. Untuk jabatan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal digantikan oleh Burhanudin Abdullah.

Sebagaimana yang juga diketahui, bahwa dalam kasus BLBI terdapat 48 bank yang menerima bantuan dengan total senilai Rp147,7 Triliun untuk menyelematkan sejumlah bank dari krisis moneter pada tahun 1998.

Kemudian di sinilah dari audit BPK ditemukan adanya indikasi penyimpangan senilai Rp138 Triliun.

Terkait dengan masalah itu, KPK juga tengah menelusuri SKL tersebut, lembaga pimpinan Abraham Samad itu, juga telah memeriksa sejumlah mantan menteri seperti, Kwik Kian Gie, mantan Menteri Keuangan, Bambang Subianto, termasuk Rizal Ramli.

Kebohongan Presiden SBY Kembali Terkuak
Sejumlah kalangan menilai, pengakuan SBY bahwa dirinya tak tahu-menahu mengenai bailout Bank Century karena tidak dilapori, adalah tidaklah benar.

Sri Mulyani yang saat itu menjabat Menteri Keuangan dan Ketua KSSK ternyata melaporkan proses bailout Bank Century kepada Presiden SBY. Buktinya, kata salah seorang inisiator Pansus Bank Century, Misbakhun, ada tiga surat yang dikirimkan Sri Mulyani kepada Presiden SBY.

Surat-surat tersebut adalah surat S-01/KSSK.01/2008 tanggal 25 November 2008, SR-02/KSSK.001/2009 tanggal 4 Februari 2009 dan SR-36/KMK.01/2009 tanggal 29 Agustus 2009.

“Untuk itu Sri Mulyani dan dan Boediono perlu diklarifikasi. Sebab surat itu ditanda-tangani oleh mereka berdua,” ungkap Misbakhun kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 6/12).

Surat-surat tersebut, menurut Misbakhun, tak perlu lagi diuji kebenarannya. Sebab, itu merupakan dokumen yang sah dan resmi dari KSSK.

Mengetahui hal ini, maka tak sedikit kalangan menilai, bahwa Skandal Bank Century adalah contoh klasik Sang Pembobol dan Sang Pembohong.

Robert Tantular adalah anak dari pemilik Bank Benteng yang kabur menggondol uang nasabahnya. Sedang Budi Sampurno adalah deposan Bank Century yang memiliki deposito $20juta. Karena tabiatnya yang suka membobol dana nasabah maka Bank milik Robert Tantular tersebut kolaps.

Akhirnya dia minta pinjaman ke BI melalui fasilitas PMS.Ada ketentuan bila suatu bank kolaps dan tidak ada kebijakan blanket guarrantee, maka nasabah hanya diganti maksimum Rp.1M. Kiranya dari sinilah salah satunya skandal Bank Century dimulai.

Ada juga rumor yang beredar, bahwa Budi Sampurno minta “penyelamatan” dananya yang tersimpan di sana, yaitu sebesar $20 Juta atau setara Rp.200 M. Bila Bank Century tidak diselamatkan maka uang itu hilang dan hanya diganti Rp.1M.Maka mulailah “penyelamatan” itu menjadi perampokan, dan parahnya diduga sebagian mengalir menjadi dana Capres.

“Jadi mengapa harus berbohong bahwa Presiden tidak dilapori dan tidak tahu kebijakan bail-out sebesar Rp.6,7T Maka ketemulah Sang Pembobol dan Sang Pembohong,” lontar sejumlah kalangan.>nt/ams