Rizal Ramli Pelopori AntiKorupsi di Kadin

Jakarta, [RR1online]:
KESERIUSAN Rizal Ramli selaku Ketua Umum Kadin untuk menjadikan Kadin sebagai organisasi yang berwibawa, kuat, rapi, dan bersih mulai ditunjukkannya dalam Munas VII Kadin. Yakni, dilakukannya penandatanganan Pakta Integritas Anti-Korupsi (PIAK) di hadapan Ketua KPK Abraham Samad . Penandatangan PIAK itu sendiri dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Rizal Ramli, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang, dan Ketua Dewan Penasehat Kadin Setiawan Djody.

Ada tiga butir yang tertuang dalam PIAK yang dibacakan langsung Rizal Ramli secara tegas pada Munas VII Kadin Indonesia, di  Hotel Manhattan, Jakarta, Selasa (22/10), yakni:
1. Kadin Indonesia menyatakan, akan mempelopori gerakan antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kalangan dunia usaha,
2. Kadin Indonesia akan membangun masyarakat Indonesia yang bersih dari korupsi bersama KPK,
3. Kadin Indonesia akan membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, dan mandiri untuk Indonesia yang lebih baik.

Tentu saja, yang dilakukan oleh Rizal Ramli dkk di tubuh Kadin itu adalah sebuah babak-baru agar Indonesia dapat benar-benar bersih, lalu mampu memperbaiki dan menata kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini sedang mengalami babak-belur. Dan sebagai mantan Menko Perekonomian sekaligus selaku Ekonom Senior, Rizal Ramli diyakini mampu  untuk melakukan hal tersebut.

Tak salah jika Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjuk Rizal Ramli sebagai Capres yang paling ideal 2014. Sebab, dalam hal ini saja, Rizal Ramli nampaknya memang sangat menyadari betul, bahwa korupsi tingkat tinggi saat ini yang paling banyak dilakoni oleh para pejabat tinggi itu juga banyak melibatkan pengusaha. Misalnya, melalui lobi-lobi proyek, dari sejak digodok di DPR hingga pada penentuan pemenang tendernya, itu sangatlah sarat dengan persekongkolan untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Lalu muncullah KORUPSI melalui suap-menyuap.

Selama ini, kita memang sudah sangat mengetahui adanya sebuah “budaya” yang sering dilakukan oleh para pejabat dengan pengusaha, yakni suap-menyuap untuk mendapatkan proyek. “Budaya” inilah yang kiranya ingin dihentikan oleh Rizal Ramli selaku Ketua Umum Kadin agar terjadi pemerataan kesejahteraan di dunia usaha secara profesional, bukan karena adanya hubungan garis kekeluargaan atau kekerabatan yang pada akhirnya hanya memunculkan dinasti kekuasaan.

“Jika tidak dihentikan (korupsi) saat ini, maka jangan harap negara ini menjadi sejahtera. Korupsi dilakukan karena hidup koruptornya tamak, serakah dan hidupnya sudah mewah, Tapi ternyata masih saja korupsi,” ujar Abraham Samad sebagai pembicara dalam Munas Kadin VII, di Jakarta, Selasa (22/10) tersebut. Seperti dikutip baratamedia.

Abraham menegaskan agar para pengusaha dapat memberikan dukungannya dalam upaya pemberantasan korupsi yang sangat marak seperti saat ini, yakni dengan meninggalkan praktik suap. “Harus dihindari oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Kadin. Hindari praktik suap,” kata Abraham Samad.

Sementara itu, Rizal Ramli menegaskan, tingginya harga kebutuhan pangan adalah buah dari kebijakan ekonomi, khususnya perdagangan yang keliru. Dipertahankannya sistem kuota impor telah melahirkan kelompok-kelompok kartel yang merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Pada saat yang sama, kartel-kartel ini mendikte harga untuk memperoleh keuntungan sangat besar, yang sebagian mereka gunakan untuk menyogok pejabat-pejabat korup.

Menurut Rizal Ramli, Kadin-lah yang seharusnya melobi pemerintah, agar sistem kartel yang hanya menguntungkan segelintir pemain besar segera dihapuskan. Saat ini, katanya, rakyat kita membayar harga daging sapi, gula, dan kedelai 100 persen lebih mahal dibandingkan harga di pasar internasional. “Saya yakin, kalau sistem kartel dihapuskan, harga berbagai bahan pangan itu bisa turun hingga 80 persen. Lagi pula, dengan dihapuskannya sistem kartel, maka pengusaha di daerah juga bisa mengimpor gula, kedelai, daging sapi dan lainnya. Tentu saja, mereka juga harus membayar tarif yang wajar sehingga tidak merugikan petani,” ujar Rizal Ramli, disambut gemuruh tepuk tangan peserta Munas.

Dikatakannya, Kadin seharusnya berfungsi sebagai kekuatan yang mendorong dilahirkannya kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. “Jangan lagi Kadin hanya menjadi alat para pengurusnya untuk memperoleh proyek seperti selama ini. Ketua dan pengurus Kadin harus benar-benar bekerja untuk seluruh anggotanya. Jangan cuma bangga ditenteng-tenteng presiden atau menteri ke berbagai acara ini-itu, sementara secara substansial justru sama sekali tidak berperan,” ujar Rizal Ramli yang kembali disambut sorak tepuk tangan peserta Munas.

Sehubungan dengan itu, Rizal Ramli mengajak seluruh pengusaha untuk menjadikan Munas VII Kadin kali ini sebagai momentum kebangkitan pengusaha. Langkah itu diawali dengan menjadikan Kadin sebagai wadah pengusaha yang berwibawa dan disegani. Jangan lagi menjadikan Kadin hanya semata-mata sebagai alat untuk memperoleh proyek-proyek dari pemerintah.

“Sebagai pengusaha, boleh saaja dan memang sudah seharusnya berbisnis, termasuk mencari proyek. Tapi itu silakan secara individu, bukan organisasi. Kadin harus mampu mendorong dilahirkannya kebijakan-kebijakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” kata Rizal Ramli.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal Ramli juga mengaku prihatin melihat rendahnya standar etika para pejabat publik di negeri ini. “Di luar negeri, pejabat yang baru terindikasi korupsi saja sudah mengundurkan diri. Di Indonesia, bukan saja mereka tidak mundur dari jabatannya, tapi juga masih tidak punya malu tampil di depan publik. Bahkan ada pejabat yang masih bicara soal good gevernance walau sudah jadi tersangka,” kata Rizal Ramli.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Munas Nur Achmad Affandi mengungkapkan, Munas kali ini dihadiri 27 Kadinda provisini dan 25 asosiasi sebagai Anggota Luar Biasa (ALB). Dengan demikian Munas kali ini sudah jauh melampaui kuorum yang dibutuhkan. Sedangkan agenda Munas adalah merumuskan kebijakan sebagai rekomendasi, menyusun program umum, dan memilih Ketua umum dan formatur.>map/ams

Kali ini, Saya “Percaya 2014%” Luthfi

[RR1online]:

PUBLIK sejauh ini boleh saja tak lagi simpatik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dinilai telah melakukan perbuatan “kotor” (seperti korupsi). Tetapi, pada persoalan pemberian keterangan yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dengan menyebut Bunda Putri sebagai sosok yang memiliki kedekatan dan “pengaruh” khusus kepada SBY, maka secara pribadi saya masih menaruh rasa salut.

“Bunda Putri adalah orang yang dekat dengan Presiden SBY. Dia sangat tahu soal kebijakan reshuffle,” ungkap Luthfi saat bersaksi dalam sidang Ahmad Fathanah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kasus suap impor daging sapi, di Jakarta, Kamis (10/10/2013). Seperti ditulis merdeka.com.

Dari kasus dugaan suap itu, katakanlah Luthfi memang telah turut berbuat “kotor”. Namun, justru karena alasan telah dinilai berbuat “kotor” itulah, yang kemudian kiranya membuat Luthfi pun harus “terpaksa berkata jujur”. Dalam hal ini, Luthfi tentu ingin mencari “keadilan”, yakni dengan berusaha menunjukkan kepada Hakim dalam persidangan, bahwa ia tidaklah “sendiri” bermain kotor.

Sederhananya, Luthfi saat ini sangat sadar bahwa dirinya telah terlanjur basah “tercebur” di kubangan lumpur, ditambah lagi di sisi lain dengan terbongkarnya beberapa kasus korupsi seperti di SKK Migas, lalu terakhir dengan ditangkapnya Ketua MK, yang dengan mengetahui semuanya itulah, Luthfi pun kemudian pada akhirnya nampaknya lebih memilih untuk “sekalian” saja membeberkan semua rentetan “kisah” yang mewarnai perjalanannya hingga  harus berada di meja-hijau.

Jika hal ini coba dihubungkan dengan kesaksian sebelumnya dari Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, yang beberapa waktu lalu menyebut nama Sengman yang juga dinilai sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan SBY, maka akankah majelis hakim mengabaikan kesaksian Luthfi?

Penyebutan nama Sengman dan juga Bunda Putri yang mengaitkan nama SBY adalah sebuah fakta persidangan. Anehnya, SBY buru-buru menanggapi kesaksian (fakta persidangan) tersebut secara amat tegas dan dengan intonasi “marah”. Yakni, SBY bergegas melakukan klarifikasi di luar persidangan melalui konferensi Pers (konpers),  di Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis malam (10/10).

Padahal lalu-lalu, SBY berkali-kali pernah mengatakan, bahwa dirinya tidak akan ingin “mencampuri“ alias intervensi  terhadap semua perkara hukum, terutama kasus korupsi. Tetapi, SBY nampaknya lupa, bahwa dengan melakukan klarifikasi atau tanggapan yang tergopoh-gopoh (melalui konpres) atas kesaksian seseorang yang sedang (masih proses hukum) di dalam persidangan, itu sama saja secara tidak langsung telah melakukan intervensi.

“Reaksi” dan sikap SBY itu, secara psikologis bisa membuat majelis hakim merasa terganggu, dan bahkan (mungkin) bisa merasa “tertekan” ketika mengetahui adanya tanggapan “marah” dari kepala negara atas kesaksian Luthfi. Dan ini bisa saja mempengaruhi kemurnian dari keputusan yang akan diambil oleh majelis hakim nantinya. Namun, moga-moga saja tidak demikian!

Tidak cuma itu, tanggapan mendadak dari SBY juga bisa membangun berbagai opini publik yang beragam. Sehingga, apabila ada opini bersifat dugaan yang mengarah ke SBY sebagai sosok yang mungkin juga terlibat dalam kasus “korupsi” itu, maka opini itu tak bisa dicegah, apalagi jika pendapat publik tersebut ingin disalahkan.

Sebab, SBY-lah sesungguhnya yang telah MEMAKSA publik untuk memunculkan beragam opini dari konpers tersebut. Apalagi memang saat ini, berbagai kalangan sudah menaruh rasa tidak percaya terhadap pemerintahan SBY yang misalnya juga karena “ulah” dari sejumlah kader partainya. Publik bahkan bisa menilai, bahwa bantahan SBY itu sepertinya sebagai cuci tangan saja. Atau istilah: “Ketang dan Kepiting sama saja”.

Dalam konpers itu, SBY nampak sekali dengan semangat berkobar-kobar dan “bernafsu”membantah kesaksian Luthfi. Padahal, sikap tegas berkobar-kobar dari SBY seperti itulah sesungguhnya yang sangat dinanti-nantikan Rakyat Indonesia,  yakni misalnya, ketika Malaysia berkali-kali “menghina dan melecehkan” Indonesia, atau di kala TKW kita di luar negeri diperlakukan seperti binatang, diperkosa, dihamili, dan bahkan dibunuh. Sayangnya, di saat-saat seperti itu SBY dan para kader di parpolnya yang biasa berteriak lantang, malah seakan MK (Mati Kutu). Sehingga, membuat rakyat pun jadi bingung dan kecewa.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli bahkan juga mengaku bingung dan menyayangkan sikap Presiden SBY tersebut. “Saya bingung, SBY merendahkan dirinya sendiri dengan marah-marah begitu,” ujar Rizal di sela-sela diskusi di Gedung DPD/DPR RI Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Ketua Pergerakan Arus Perubahan itu menyebutkan, SBY seharusnya tak perlu marah-marah seperti itu. Jika memang ada isu yang perlu diluruskan, Rizal Ramli menyarankan, cukup SBY sebagai Presiden mewakilkan kepada juru bicara Presiden atau sekretaris Kabinet.

Sebab, lanjut Rizal Ramli, jika Presiden yang langsung menanggapinya dengan mimik marah-marah seperti itu, maka itu justru dapat menimbulkan penilaian bahwa ini tentu ada apa-apanya.

Namun figur yang juga mulai ramai diincar untuk dimajukan dalam pilpres 2014 ini pun, mengaku tidak mengenal siapa itu Bunda Putri. “Saya tidak kenal Bunda Putri, jadi no comment,” kata Rizal Ramli.

Tetapi kalau mengenai Sengman, Rizal Ramli berani mengatakan SBY berbohong apabila mengaku tak mengenal sosok Sengman. “SBY berbohong kalau tidak kenal Sengman, karena SBY kenal banget,” ujar Rizal, seperti dilansir tribunnews.

Sementara itu Politisi PKS Fahri Hamzah menyebut, Presiden SBY hanya pura-pura tidak tahu soal Bunda Putri. “Harusnya tahu. SBY berlagak ‘pilon’ (pura-pura tidak tahu) aja. Setiap orang yang ketemu LHI atas namakan SBY kan pasti dikonfirmasi,” kata Fahri Hamzah saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (11/10). Seperti dikutip jpnn.com.

Selama ini, kata Fahri, KPK selalu memutus rantai pemberantasan korupsi menuju kekuasaan. Misalnya saja kasus di Hambalang yang menyeret nama Edi Baskoro Yudhoyono (Ibas), namun ditutup oleh KPK. Dalam kasus impor, kata Fahri, ada sosok Bunda Putri dan Sengman.

“SBY seharusnya membaca ini gejala apa. Sebab ini bukan sekadar soal jual nama, tapi soal konsep dan strategi pemberantasan korupsi yang SBY abaikan sejak lama. Artinya SBY ini sudah jadi bagian dari masalah,” ujar Fahri.

Kembali mengenai kesaksian yang diberikan Luthfi. Selain SBY yang mendadak marah, ternyata sebelumnya, seorang hakim dalam persidangan tersebut lebih dulu telah memarahi Luthfi atas disebutnya nama Bunda Putri dan SBY. “Anda tidak rasional. Ketika ditanyakan dekat dengan SBY, langsung cepat menjawab. Tapi begitu ditanyakan dia siapa, saudara tidak tahu,” kata hakim anggota Nawawi Pomolango di persidangan, Jakarta, Kamis (10/10/2013) tersebut. Seperti dilansir tempo.co.

Tak hanya itu, hakim Nawawi juga mengaku tak suka karena Luthfi menuding berbagai pihak. Sebab, selain menyebut dekat dengan SBY, Luthfi juga mengatakan Bunda Putri merupakan anak pendiri Golkar. “Saya tidak mau persidangan ini jadi ruang untuk nyekak sana nyekak sini,” ujar Nawawi.

Untuk menggali kebenaran, hakim memang punya hak penuh untuk memarahi seorang saksi maupun terdakwa dalam persidangan. Tetapi ketika ada sejumlah keterangan ataupun kesaksian yang mungkin masih dianggap “misteri” yang muncul di persidangan, maka itu adalah menjadi kewajiban hakim untuk mengungkap kebenarannya demi menegakkan KEADILAN di dalam negara hukum ini, yakni tanpa harus terpengaruh dengan kekuasaan dari pihak-pihak tertentu. Kalau perlu, kesaksian Luthfi ini bisa dikonfrontir dengan menghadirkan secara resmi SBY, bukan malah dengan cara membantah lalu balik menuding Lutfhi 1000%….2000% bohong di luar persidangan. UUD 1945, pasal 28D (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Sehingga, menurut pandangan psikologis saya dalam hal ini, jika hakim bisa memarahi seorang saksi yang dianggap “mengada-ngada”, atau katakanlah hanya sebatas karena ada keterangan seorang saksi yang TIDAK DISUKAI oleh hakim lalu kemudian hakim itu memarahinya……, maka apa bedanya dengan SBY yang pula ikut “memarahi” Luthfi dengan “menggelar sebuah persidangan tandingan” di luar pengadilan..???

Namun terlepas dari semua itu, saya sebagai pengamat politik, hukum dan sosial, sementara ini hanya bisa menyimpulkan, bahwa baik kesaksian yang  “dahsyat” dari Luthfi, maupun bantahan “galau” SBY bernada marah yang bukan pada tempatnya, adalah saya percaya 2014% bermuatan politik.

Tetapi salah satu di antaranya (SBY ataukah Luthfi) tentunya memiliki nilai kebenaran yang “HARUS DIKEJAR” dan diungkap oleh hakim secara arif dan bijaksana, serta harus dengan TEGAS dan BERANI memunculkan kebenaran tersebut atas nama TUHAN SANG PEMILIK KEADILAN.
Salam Perubahan….!!!!

Sengman Bagai “Seng Bunyi”, SBY= “SemBunYi”..???

[RR1online]
SOSOK Sengman tiba-tiba populer setelah namanya diungkap dalam persidangan kasus suap impor daging sapi. Pengakuan ini disampaikan Ridwan Hakim saat bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), beberapa waktu lalu.

Putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin itu mengungkapkan adanya seseorang yang bernama Sengman, utusan presiden yang menerima uang sebesar Rp40 Miliar dari PT Indoguna Utama.

Seketika itu, nama Sengman pun bagai atap seng yang dibunyikan (terkena dilempar batu) hingga semua orang pun tiba-tiba kaget mendengarnya. Dan semua perhatian pun kini tertuju kembali kepada persoalan kasus sapi tersebut. Bagaimana tidak, “sapi” itu mulai “menyeruduk” nama Presiden SBY.

Namun pihak istana dan sejumlah petinggi Partai Demokrat pun ramai-ramai membantah pengakuan Ridwan Hakim tersebut, seakan mereka mencoba “menyembunyikan” jalinan “KEDEKATAN” antara SBY dan Sengman.

Padahal jauh sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah menduga ada pihak lain di luar PKS yang terlibat kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian itu. “Saya menduga mungkin disebut juga nama-nama pihak lain,” ungkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto seperti dilansir pada jpnn.com.

Meski begitu, Bambang mengaku belum mengetahui apakah pihak luar yang dimaksud itu adalah seorang pengusaha asal Palembang, Sumatera Selatan, Sengman Tjahja.

Ketika itu, Bambang pun menyatakan, KPK akan membuka identitas orang-orang yang diduga terlibat pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta nanti, termasuk siapa sosok Sengman Tjahja.

Pada pemberitaan lainnya, juga disebutkan bahwa Sengman turut membantu PT Indoguna Utama mendapatkan jatah kuota impor daging 30 ribu ton.

Sengman Tjahja adalah seorang pengusaha Hotel Princess, Kompleks Ilir Barat Permai, Palembang. Dikabarkan, Sengman berteman dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jauh sebelum SBY sebelum menjadi presiden.

Makanya, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli juga mengaku heran dan bingung, mengapa istana dan para kader Partai Demokrat berlomba-lomba membantah hubungan kedekatan Sengman dengan SBY.

Padahal, kata Rizal Ramli, SBY sangat mengenal Sengman. Perkenalan keduanya sudah berlangsung cukup lama, terjalin sebelum SBY menjadi presiden dan masih aktif di militer.

“Sengman itu pengusaha dari Sumatera Selatan. SBY kenal dia saat jadi Pangdam di sana,” ujar Rizal Ramli kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam (30/8) sembari menambahkan bahwa Sengman adalah sosok pengusaha di bidang perhotelan dan properti. Saat SBY jadi Pangdam II Sriwijaya, Sengman terlibat kasus lotre (perjudian).

Perannya Sengman, katanya, cukup besar dalam membiayai SBY. “Dia pernah datang ke kantor cerita, dia-lah (Sengman) yang awal-awalnya membiayai SBY masuk politik. Saya tahu-lah,” tutur Rizal Ramli yang pernah bersama SBY menjadi tulang punggung kabinet Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Meski tahu banyak soal pertemanan SBY dengan Sengman, namun Rizal Ramli tidak bisa memastikan di mana Sengman, pria yang kira-kira berusia 60-an itu saat ini berada.

Namun dari informasi yang ada, Sengman saat ini sedang menjalani perawatan untuk operasi jantung di Gleneagles Hospital, Singapura.

Dengan kembali hebohnya kasus sapi ini, tidak sedikit pihak yang mendesak dan menaruh harapan agar nyali KPK tidak kendur karena harus berhadapan dengan penguasa. KPK harus membongkar secara terang-benderang semua pihak-pihak yang diduga terkait dalam praktek korupsi di negeri ini. Jangan ada sedikit pun yang “disembunyikan”. Sebab rakyat tidak akan pernah tersakiti dengan kebenaran, tetapi jangan pernah menghibur rakyat dengan kebohongan.(map/ams)

Kasihan Sengman

Jakarta, [RR1online]:

KASUS Fathanah tiba-tiba bisa menjadi heboh, meluas dan amat disoroti oleh semua orang di negeri ini. Padahal kasus itu hanya berawal karena Fathanah ketahuan memberikan hadiah berupa jam tangan dan mobil kepada sejumlah perempuan. Lalu bagaimana dengan Presiden SBY yang juga “ketahuan” di pengadilan disebut oleh seorang saksi, Ridwan Hakim, dalam kasus suap pengurusan impor daging sapi?

Saat itu, Ridwan Hakim yang juga anak Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin itu mengatakan, ada orang dekat Presiden SBY yang dikenalnya bernama Sengman, membawa uang Rp 40 miliar milik PT Indoguna Utama. Ridwan Hakim mengaku pernah ditanya penyidik KPK tentang hal itu.

Desakan dari banyak pihak pun terus bermunculan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti pengakuan Ridwan Hakim saat bersaksi dalam sidang kasus suap pengurusan impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah Kamis pertengahan pekan lalu itu.

Begitu pun dengan Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARuP) Rizal Ramli menyatakan, KPK harus terus didesak dan dikawal agar bisa membongkar kasus yang diduga ikut melibatkan penguasa tersebut. “Lha wong cuma perkara hadiah jam tangan dan mobil dari Fathanah kepada perempuan-perempuan saja sampai heboh. Masak untuk urusan duit Rp40 miliar lebih yang disebut diberikan kepada SBY tidak diklarifikasi?” ujar Rizal Ramli, Senin (3/9.2013).

Rizal sendiri telah mengungkapkan kedekatan Sengman dengan SBY yang ternyata terjalin sudah sejak lama. Banyak narasumber di Palembang menyebutkan, Sengman mengenal SBY jauh sebelum menjadi presiden. Sengman merintis persahabatan sejak SBY menjabat Panglima Daerah Militer Sriwijaya pada 1996-1997. Ketika itu Sengman adalah pengusaha di Kota Pempek.

Persahabatan keduanya paling tidak diketahui saat Sengman menghadiri wisuda Agus Harimurti, anak sulung SBY, di Nanyang Technological University, Singapura, Juli 2008. Presiden SBY juga hadir pada resepsi pernikahan anak Sengman bernama Karen Tjahja dengan Slandy Karlam digrand ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Oktober 2008.

“Sebetulnya saya kasihan juga sama Sengman. Dia kenal dekat dengan SBY dan keluarganya. Sekarang Istana bilang tidak kenal Sengman. Jadi orang kok lupa budi. Jadi orang kok lupa kacang sama kulitnya? Apalagi Sengman ini adalah backing SBY pertama kali secara finansial,” ungkap tokoh oposisi yang namanya mulai banyak dilirik sebagai sosok capres ideal 2014.(rml-map/ams)

KPK Siap Amputasi “Ikan Busuk”

Jakarta, [RR1online]
DIALOG live, Quo Vadis Indonesia bertema: ‘Bangkit Melawan Korupsi Sekarang Juga!’, di TVRI Jakarta, Kamis malam (22/8/2013) tiba-tiba menjadi “hidup” dan amat menarik. Yakni dengan adanya sebuah ungkapan dari  Rizal Ramli, yang menggambarkan tentang kondisi korupsi di negara ini adalah ibarat ikan busuk, yang kerusakan (kebusukannya) dimulai dari bagian kepala, bukan dari ekornya. Sehingganya, Rizal Ramli meminta KPK agar dapat fokus memberantas korupsi saat ini kepada "kepala ikannya".

“Saya yakin korupsi Rudi yang dibuka KPK cuma puncak atau ujung gunung es. Tidak tertutup kemungkinan korupsi di sektor ini melibatkan pejabat yang lebih tinggi lagi. Mereka antara lain para pejabat di Komisi Pengawas SKK Migas yang dikepalai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Bersihkan dulu ‘kepala ikannya’,” ujar Rizal Ramli yang tampil sebagai peserta dialog dalam acara Quo Vadis tersebut.

Dari ungkapan inilah membuat Todung Mulya Lubis sebagai pembawa acara pada dialog tersebut, membeberkan data temuan KPK terkait dengan BP Migas, pada tahun 2011 saja KPK sudah menemukan pengelolaan dana BP Migas sebesar Rp.152,4 Triliun yang tidak sesuai penempatannya. Ternyata setelah tubuh BP Migas berganti kulit menjadi SKK Migas, malah ulah dan “budaya” busuk itu tetap terulang lagi dengan tertangkap tangannya Kepala SKK Migas tersebut.

Sehingga Todung yang juga Pakar Hukum Senior itu pun melempar pertanyaan kepada Abraham Samad selaku Ketua KPK, yakni langkah-langkah apa yang perlu ditempuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat menyelamatkan sektor yang “basah” tersebut.

Dalam penjelasannya, Abraham Samad pun mengemukakan, bahwa kali ini pihaknya sedang menerapkan konsep yang disebut pengintegrasian antara pendekatan refresif dan pendekatan pencegahan. Abraham mengakui, sejak zaman Orde Baru hingga saat ini sektor Migas adalah memang merupakan sektor yang paling banyak kebocoran-kebocoran dan penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, yang tentunya ini telah sangat banyak merugikan negara.

“Oleh karena itu kita masuk dengan pendekatan seperti yang kita lakukan sekarang. Dan kemudian (tindakan) ini akan berlangsung terus, kita melakukan pendekatan penindakan yang refresif. Setelah pendekatan penindakan yang refresif berakhir, kita sudah bisa memastikan bahwa sudah clear, maka pada saat bersamaan sistem litbang kita akan bekerja untuk mengobservasi, mengamati bahwa sistem apa yang sebenarnya tidak benar di dalam sistem Migas kita,” kata Abraham.

Dari hasil observasi pengamatan nanti, katanya, tentunya akan menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya akan disodorkan sebagai rekomendasi dari KPK yang di dalamnya terdapat beberapa item yang perlu menjadi perhatian untuk dibenahi. “Termasuk seperti yang tadi disampaikan Bung Rizal, regulasi kemudian infrastruktur kelembagaannya dan lain sebagainya. Itulah nanti yang akan kita rekomendasikan ke presiden,” ungkap Abraham.

Abraham pun mengaku amat prihatin yang jika diibaratkan suatu penyakit, maka korupsi di sektor Migas itu sudah sangat akut, dan sudah kronis. “Kalau dia kanker itu, ini luar biasa. Jadi stadium empat, dia harus dipotong, ga bisa lagi di ‘anu’ (diselamatkan apalagi dipertahankan). Oleh karena itu kita memerlukan waktu untuk melakukan pendekatan penindakan yang represif, dan setelah itu kita melakukan perbaikan sistem. Itulah yang kita sebut dengan pengintegrasian antara pendekatan penindakan dan pendekatan pencegah. Ini yang akan kita lakukan terhadap sektor Migas kita, karena kita ingin menyelamatkan sektor ini,” kata Abraham serius.

Sejauh ini, rakyat Indonesia sudah pasti menaruh harapan yang amat tinggi kepada KPK agar mampu membuktikan janji-janjinya, dan tidak ciut meski mengetahui bahwa tubuh ikan busuk yang ingin diamputasi tersebut adalah sebesar Ikan Hius dan Paus.(map/ams)

Rizal Ramli Bikin Sutan Batugana Ikut Sindir SBY

Jakarta [RRonline]:
ADA yang menarik dalam dialog Quo Vadis Indonesia yang mengusung tema: “Bangkit Melawan Korupsi Sekarang Juga”, disiarkan secara live oleh TVRI Jakarta, Kamis malam (22/8/2013). Peserta dialog yang hadir adalah, Rizal Ramli (Mantan Menko Perekonomian); Abraham Samad (Ketua KPK); Sutan Batugana (Ketua Komisi VII DPR); dan Firmanzah (Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan).

Dalam dialog yang dipandu pakar hukum senior Todung Mulya Lubis itu, Rizal Ramli mengungkapkan sebuah ungkapan, bahwa busuknya ikan dimulai dari kepalanya, bukan dari ekornya. Artinya, bahwa sistem dan orang-orang yang menjalankannya di bawah boleh bagus, tetapi jika kepalanya atau pemimpin di negeri ini tidak baik, maka sistem dan orang-orang bawahannya tersebut ikut jadi tidak baik.

Selama ini, selain memang dikenal sebagai ekonom senior, Rizal Ramli juga dikenal sebagai tokoh oposisi yang paling getol memperjuangkan hak-hak rakyat. Misalnya, di dalam berbagai kesempatan selalu tampil di depan menolak kenaikan harga BBM.

Bagi Rizal Ramli, harga BBM bisa dinaikkan asalkan salah satunya mafia Migas bisa segera diberantas habis. Sebab, katanya, mafia Migas selama inilah yang mendapatkan keuntungan dari bisnis ini. “Perkiraan kami, hampir satu miliar dollar pertahun. Dan nggak mungkin mereka ada tanpa dilindungi oleh kekuasaan. Istilah saya sama Bung Samad waktu kita ketemu pertama kali di kantor KPK, ikan itu (sumber) busuk (pertama kali) di kepalanya, tidak mungkin di ekornya. Nanti kalau ganti pemerintah akan terbuka bagaimana permainan (busuk) ini sesungguhnya,” ujar Rizal Ramli.

Sesaat mendengar ungkapan yang dilontarkan oleh capres paling ideal versi LPI ini, boleh jadi pandangan di benak pemirsa di rumah dan para mahasiswa yang ikut menyaksikan langsung dialog di studio TVRI tersebut, tertuju kepada selain Jero Wacik selaku Menteri ESDM, juga tentunya kepada sosok SBY yang dinilai sebagai “kepala ikan” dalam pengungkapan Rizal Ramli tersebut.

Sutan Batugana yang diberi kesempatan untuk menanggapi hal tersebut malah “tak sadar” ikut menyindir ‘atasannya’. “Sistem apapun kita buat, tetapi kalau yang menempati, yang menduduki, pemimpin di sana itu, di sistem sana itu, maaf apa itu SKK atau departemen apa namanya, kalau pemimpinnya bobrok, produknya pasti bobrok,” lontar Sutan.

Sutan bahkan mempertegas dalam pandangan dan kesimpulan akhir yang disampaikannya, bahwa sistem apapun dibuat kalau dipimpin, atau dipegang oleh orang yang tidak baik, hasilnya tidak baik. “Oleh sebab itu, perlu terus menerus membina sumberdaya manusia kita yang benar-benar baik. Itu yang kita harapkan, agar produk-produk ini, juga apapun yang dibuat nanti, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, kalau sistem yang baik dipegang oleh orang baik, insyaAllah akan jadi baik semuanya,” tutup Sutan seakan tanpa menyadari makna di balik ungkapan busuknya ikan yang dimulai dari kepalanya itu.(map/ams)