Korupsi di Cina: Baru Terduga, Sudah “Dicelup” ke Bak Air Es

[RR1online]:

SURAT kabar pemerintah Cina melaporkan bahwa seorang pejabat yang dicurigai melakukan korupsi dilempar paksa oleh tim penyelidik agar bisa mengakui perbuatannya.

Surat kabar Beijing Times menuliskan, pejabat terduga korup bernama Yu Qiyi justru sempat ditenggelamkan ke dalam bak mandi berisi air es ketika indikasi dan bukti telah mengarah kepadanya, namun di sisi lain ia tak juga mau mengakui perbuatannya. Sehingga, menurut ketentuannya, Yu sudah layak dilemparkan ke dalam air es sebagai terapi agar ia benar-benar mau berbicara seputar keterkaitannya dalam kasus korupsi tersebut. Jika tidak, maka tubuhnya betul-betul merasakan “kesejukan” air es yang dahsyat, hingga tak bergerak.

Karena lelaki yang berusia 42 tahun itu tak mampu bertahan di dalam air es, maka tubuhnya pun langsung kaku, dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun beberapa jam kemudian Yu menghembuskan nafas terakhir.

“Yu Qiyi merupakan pria yang kuat sebelum ia ditahan tetapi tubuhnya kurus ketika meninggal,” ujar istri Yu, Wu Qian seperti dikutip kantor berita AFP, dan seperti yang dilansir oleh beritasantai.com.

Wu menggambarkan tubuh suaminya memar di bagian luar dan di bagian dalam selama 38 hari di tahanan. Dan menurut catatan medis, kata Wu, suaminya mati karena tenggelam dalam air yang sangat dingin yang mengakibat tubuhnya kaku.

Beijing Times menyebutkan, Yu Qiyi adalah seorang karyawan perusahaan negara (semacam BUMN) di Kota Wenzhou. Ia ditahan pada awal Maret terkait kasus tanah.

Sedangkan menurut dokumen yang dikeluarkan penyelidik kematian, seperti dimuat Beijing Times, menyebutkan, bahwa Yu Qiyi meninggal dunia setelah menghirup cairan yang menyebabkan paru-parunya tidak berfungsi. Terdapat foto yang diterbitkan koran resmi tersebut juga menunjukkan adanya mememar-memar di tubuh Yu.

Wartawan BBC di Shanghai, John Sudworth melaporkan interogasi terhadap Wu Qiyi merupakan bagian dari prosedur displin internal partai yang dikenal dengan istilah Shanggui.

Hal itu, lanjut Sudworth, merupakan proses yang ditempuh untuk memberantas korupsi di Cina, tetapi muncul berbagai laporan tentang kematian tiba-tiba yang dialami para tersangka selama beberapa bulan terakhir.

Menyikapi kabar tersebut, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengakui kehebatan negeri China dalam memberantas kebiasaan pejabat (penguasa) beserta kroninya yang sangat merugikan negara tersebut. “China sekarang menjadi kiblat pemberantasan korupsi. Sementara Indonesia kini justru seakan sudah menjadi kiblat bagi koruptor,” lontar Rizal Ramli, calon Presiden paling ideal versi LPI ini.

Namun meski Rizal Ramli mengakui kehebatan China dalam memberantas koruptor, tetapi menyangkut nyawa seorang manusia adalah hal yang lebih utama untuk tidak seenak diperlakukan, apalagi sampai dihilangkan dengan cara-cara yang tidak diajarkan dalam agama mana pun, yakni membunuh. “Kita harus bisa lebih mengutamakan dan menghargai hak-hak azasi manusia,” tandas Rizal Ramli, Kamis (5/9/2013).>bs-map/ams

Sengman Bagai “Seng Bunyi”, SBY= “SemBunYi”..???

[RR1online]
SOSOK Sengman tiba-tiba populer setelah namanya diungkap dalam persidangan kasus suap impor daging sapi. Pengakuan ini disampaikan Ridwan Hakim saat bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), beberapa waktu lalu.

Putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin itu mengungkapkan adanya seseorang yang bernama Sengman, utusan presiden yang menerima uang sebesar Rp40 Miliar dari PT Indoguna Utama.

Seketika itu, nama Sengman pun bagai atap seng yang dibunyikan (terkena dilempar batu) hingga semua orang pun tiba-tiba kaget mendengarnya. Dan semua perhatian pun kini tertuju kembali kepada persoalan kasus sapi tersebut. Bagaimana tidak, “sapi” itu mulai “menyeruduk” nama Presiden SBY.

Namun pihak istana dan sejumlah petinggi Partai Demokrat pun ramai-ramai membantah pengakuan Ridwan Hakim tersebut, seakan mereka mencoba “menyembunyikan” jalinan “KEDEKATAN” antara SBY dan Sengman.

Padahal jauh sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah menduga ada pihak lain di luar PKS yang terlibat kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian itu. “Saya menduga mungkin disebut juga nama-nama pihak lain,” ungkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto seperti dilansir pada jpnn.com.

Meski begitu, Bambang mengaku belum mengetahui apakah pihak luar yang dimaksud itu adalah seorang pengusaha asal Palembang, Sumatera Selatan, Sengman Tjahja.

Ketika itu, Bambang pun menyatakan, KPK akan membuka identitas orang-orang yang diduga terlibat pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta nanti, termasuk siapa sosok Sengman Tjahja.

Pada pemberitaan lainnya, juga disebutkan bahwa Sengman turut membantu PT Indoguna Utama mendapatkan jatah kuota impor daging 30 ribu ton.

Sengman Tjahja adalah seorang pengusaha Hotel Princess, Kompleks Ilir Barat Permai, Palembang. Dikabarkan, Sengman berteman dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jauh sebelum SBY sebelum menjadi presiden.

Makanya, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli juga mengaku heran dan bingung, mengapa istana dan para kader Partai Demokrat berlomba-lomba membantah hubungan kedekatan Sengman dengan SBY.

Padahal, kata Rizal Ramli, SBY sangat mengenal Sengman. Perkenalan keduanya sudah berlangsung cukup lama, terjalin sebelum SBY menjadi presiden dan masih aktif di militer.

“Sengman itu pengusaha dari Sumatera Selatan. SBY kenal dia saat jadi Pangdam di sana,” ujar Rizal Ramli kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam (30/8) sembari menambahkan bahwa Sengman adalah sosok pengusaha di bidang perhotelan dan properti. Saat SBY jadi Pangdam II Sriwijaya, Sengman terlibat kasus lotre (perjudian).

Perannya Sengman, katanya, cukup besar dalam membiayai SBY. “Dia pernah datang ke kantor cerita, dia-lah (Sengman) yang awal-awalnya membiayai SBY masuk politik. Saya tahu-lah,” tutur Rizal Ramli yang pernah bersama SBY menjadi tulang punggung kabinet Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Meski tahu banyak soal pertemanan SBY dengan Sengman, namun Rizal Ramli tidak bisa memastikan di mana Sengman, pria yang kira-kira berusia 60-an itu saat ini berada.

Namun dari informasi yang ada, Sengman saat ini sedang menjalani perawatan untuk operasi jantung di Gleneagles Hospital, Singapura.

Dengan kembali hebohnya kasus sapi ini, tidak sedikit pihak yang mendesak dan menaruh harapan agar nyali KPK tidak kendur karena harus berhadapan dengan penguasa. KPK harus membongkar secara terang-benderang semua pihak-pihak yang diduga terkait dalam praktek korupsi di negeri ini. Jangan ada sedikit pun yang “disembunyikan”. Sebab rakyat tidak akan pernah tersakiti dengan kebenaran, tetapi jangan pernah menghibur rakyat dengan kebohongan.(map/ams)

Kasihan Sengman

Jakarta, [RR1online]:

KASUS Fathanah tiba-tiba bisa menjadi heboh, meluas dan amat disoroti oleh semua orang di negeri ini. Padahal kasus itu hanya berawal karena Fathanah ketahuan memberikan hadiah berupa jam tangan dan mobil kepada sejumlah perempuan. Lalu bagaimana dengan Presiden SBY yang juga “ketahuan” di pengadilan disebut oleh seorang saksi, Ridwan Hakim, dalam kasus suap pengurusan impor daging sapi?

Saat itu, Ridwan Hakim yang juga anak Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin itu mengatakan, ada orang dekat Presiden SBY yang dikenalnya bernama Sengman, membawa uang Rp 40 miliar milik PT Indoguna Utama. Ridwan Hakim mengaku pernah ditanya penyidik KPK tentang hal itu.

Desakan dari banyak pihak pun terus bermunculan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti pengakuan Ridwan Hakim saat bersaksi dalam sidang kasus suap pengurusan impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah Kamis pertengahan pekan lalu itu.

Begitu pun dengan Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARuP) Rizal Ramli menyatakan, KPK harus terus didesak dan dikawal agar bisa membongkar kasus yang diduga ikut melibatkan penguasa tersebut. “Lha wong cuma perkara hadiah jam tangan dan mobil dari Fathanah kepada perempuan-perempuan saja sampai heboh. Masak untuk urusan duit Rp40 miliar lebih yang disebut diberikan kepada SBY tidak diklarifikasi?” ujar Rizal Ramli, Senin (3/9.2013).

Rizal sendiri telah mengungkapkan kedekatan Sengman dengan SBY yang ternyata terjalin sudah sejak lama. Banyak narasumber di Palembang menyebutkan, Sengman mengenal SBY jauh sebelum menjadi presiden. Sengman merintis persahabatan sejak SBY menjabat Panglima Daerah Militer Sriwijaya pada 1996-1997. Ketika itu Sengman adalah pengusaha di Kota Pempek.

Persahabatan keduanya paling tidak diketahui saat Sengman menghadiri wisuda Agus Harimurti, anak sulung SBY, di Nanyang Technological University, Singapura, Juli 2008. Presiden SBY juga hadir pada resepsi pernikahan anak Sengman bernama Karen Tjahja dengan Slandy Karlam digrand ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Oktober 2008.

“Sebetulnya saya kasihan juga sama Sengman. Dia kenal dekat dengan SBY dan keluarganya. Sekarang Istana bilang tidak kenal Sengman. Jadi orang kok lupa budi. Jadi orang kok lupa kacang sama kulitnya? Apalagi Sengman ini adalah backing SBY pertama kali secara finansial,” ungkap tokoh oposisi yang namanya mulai banyak dilirik sebagai sosok capres ideal 2014.(rml-map/ams)

KPK Siap Amputasi “Ikan Busuk”

Jakarta, [RR1online]
DIALOG live, Quo Vadis Indonesia bertema: ‘Bangkit Melawan Korupsi Sekarang Juga!’, di TVRI Jakarta, Kamis malam (22/8/2013) tiba-tiba menjadi “hidup” dan amat menarik. Yakni dengan adanya sebuah ungkapan dari  Rizal Ramli, yang menggambarkan tentang kondisi korupsi di negara ini adalah ibarat ikan busuk, yang kerusakan (kebusukannya) dimulai dari bagian kepala, bukan dari ekornya. Sehingganya, Rizal Ramli meminta KPK agar dapat fokus memberantas korupsi saat ini kepada "kepala ikannya".

“Saya yakin korupsi Rudi yang dibuka KPK cuma puncak atau ujung gunung es. Tidak tertutup kemungkinan korupsi di sektor ini melibatkan pejabat yang lebih tinggi lagi. Mereka antara lain para pejabat di Komisi Pengawas SKK Migas yang dikepalai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Bersihkan dulu ‘kepala ikannya’,” ujar Rizal Ramli yang tampil sebagai peserta dialog dalam acara Quo Vadis tersebut.

Dari ungkapan inilah membuat Todung Mulya Lubis sebagai pembawa acara pada dialog tersebut, membeberkan data temuan KPK terkait dengan BP Migas, pada tahun 2011 saja KPK sudah menemukan pengelolaan dana BP Migas sebesar Rp.152,4 Triliun yang tidak sesuai penempatannya. Ternyata setelah tubuh BP Migas berganti kulit menjadi SKK Migas, malah ulah dan “budaya” busuk itu tetap terulang lagi dengan tertangkap tangannya Kepala SKK Migas tersebut.

Sehingga Todung yang juga Pakar Hukum Senior itu pun melempar pertanyaan kepada Abraham Samad selaku Ketua KPK, yakni langkah-langkah apa yang perlu ditempuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat menyelamatkan sektor yang “basah” tersebut.

Dalam penjelasannya, Abraham Samad pun mengemukakan, bahwa kali ini pihaknya sedang menerapkan konsep yang disebut pengintegrasian antara pendekatan refresif dan pendekatan pencegahan. Abraham mengakui, sejak zaman Orde Baru hingga saat ini sektor Migas adalah memang merupakan sektor yang paling banyak kebocoran-kebocoran dan penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, yang tentunya ini telah sangat banyak merugikan negara.

“Oleh karena itu kita masuk dengan pendekatan seperti yang kita lakukan sekarang. Dan kemudian (tindakan) ini akan berlangsung terus, kita melakukan pendekatan penindakan yang refresif. Setelah pendekatan penindakan yang refresif berakhir, kita sudah bisa memastikan bahwa sudah clear, maka pada saat bersamaan sistem litbang kita akan bekerja untuk mengobservasi, mengamati bahwa sistem apa yang sebenarnya tidak benar di dalam sistem Migas kita,” kata Abraham.

Dari hasil observasi pengamatan nanti, katanya, tentunya akan menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya akan disodorkan sebagai rekomendasi dari KPK yang di dalamnya terdapat beberapa item yang perlu menjadi perhatian untuk dibenahi. “Termasuk seperti yang tadi disampaikan Bung Rizal, regulasi kemudian infrastruktur kelembagaannya dan lain sebagainya. Itulah nanti yang akan kita rekomendasikan ke presiden,” ungkap Abraham.

Abraham pun mengaku amat prihatin yang jika diibaratkan suatu penyakit, maka korupsi di sektor Migas itu sudah sangat akut, dan sudah kronis. “Kalau dia kanker itu, ini luar biasa. Jadi stadium empat, dia harus dipotong, ga bisa lagi di ‘anu’ (diselamatkan apalagi dipertahankan). Oleh karena itu kita memerlukan waktu untuk melakukan pendekatan penindakan yang represif, dan setelah itu kita melakukan perbaikan sistem. Itulah yang kita sebut dengan pengintegrasian antara pendekatan penindakan dan pendekatan pencegah. Ini yang akan kita lakukan terhadap sektor Migas kita, karena kita ingin menyelamatkan sektor ini,” kata Abraham serius.

Sejauh ini, rakyat Indonesia sudah pasti menaruh harapan yang amat tinggi kepada KPK agar mampu membuktikan janji-janjinya, dan tidak ciut meski mengetahui bahwa tubuh ikan busuk yang ingin diamputasi tersebut adalah sebesar Ikan Hius dan Paus.(map/ams)

Rizal Ramli Bikin Sutan Batugana Ikut Sindir SBY

Jakarta [RRonline]:
ADA yang menarik dalam dialog Quo Vadis Indonesia yang mengusung tema: “Bangkit Melawan Korupsi Sekarang Juga”, disiarkan secara live oleh TVRI Jakarta, Kamis malam (22/8/2013). Peserta dialog yang hadir adalah, Rizal Ramli (Mantan Menko Perekonomian); Abraham Samad (Ketua KPK); Sutan Batugana (Ketua Komisi VII DPR); dan Firmanzah (Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan).

Dalam dialog yang dipandu pakar hukum senior Todung Mulya Lubis itu, Rizal Ramli mengungkapkan sebuah ungkapan, bahwa busuknya ikan dimulai dari kepalanya, bukan dari ekornya. Artinya, bahwa sistem dan orang-orang yang menjalankannya di bawah boleh bagus, tetapi jika kepalanya atau pemimpin di negeri ini tidak baik, maka sistem dan orang-orang bawahannya tersebut ikut jadi tidak baik.

Selama ini, selain memang dikenal sebagai ekonom senior, Rizal Ramli juga dikenal sebagai tokoh oposisi yang paling getol memperjuangkan hak-hak rakyat. Misalnya, di dalam berbagai kesempatan selalu tampil di depan menolak kenaikan harga BBM.

Bagi Rizal Ramli, harga BBM bisa dinaikkan asalkan salah satunya mafia Migas bisa segera diberantas habis. Sebab, katanya, mafia Migas selama inilah yang mendapatkan keuntungan dari bisnis ini. “Perkiraan kami, hampir satu miliar dollar pertahun. Dan nggak mungkin mereka ada tanpa dilindungi oleh kekuasaan. Istilah saya sama Bung Samad waktu kita ketemu pertama kali di kantor KPK, ikan itu (sumber) busuk (pertama kali) di kepalanya, tidak mungkin di ekornya. Nanti kalau ganti pemerintah akan terbuka bagaimana permainan (busuk) ini sesungguhnya,” ujar Rizal Ramli.

Sesaat mendengar ungkapan yang dilontarkan oleh capres paling ideal versi LPI ini, boleh jadi pandangan di benak pemirsa di rumah dan para mahasiswa yang ikut menyaksikan langsung dialog di studio TVRI tersebut, tertuju kepada selain Jero Wacik selaku Menteri ESDM, juga tentunya kepada sosok SBY yang dinilai sebagai “kepala ikan” dalam pengungkapan Rizal Ramli tersebut.

Sutan Batugana yang diberi kesempatan untuk menanggapi hal tersebut malah “tak sadar” ikut menyindir ‘atasannya’. “Sistem apapun kita buat, tetapi kalau yang menempati, yang menduduki, pemimpin di sana itu, di sistem sana itu, maaf apa itu SKK atau departemen apa namanya, kalau pemimpinnya bobrok, produknya pasti bobrok,” lontar Sutan.

Sutan bahkan mempertegas dalam pandangan dan kesimpulan akhir yang disampaikannya, bahwa sistem apapun dibuat kalau dipimpin, atau dipegang oleh orang yang tidak baik, hasilnya tidak baik. “Oleh sebab itu, perlu terus menerus membina sumberdaya manusia kita yang benar-benar baik. Itu yang kita harapkan, agar produk-produk ini, juga apapun yang dibuat nanti, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, kalau sistem yang baik dipegang oleh orang baik, insyaAllah akan jadi baik semuanya,” tutup Sutan seakan tanpa menyadari makna di balik ungkapan busuknya ikan yang dimulai dari kepalanya itu.(map/ams)

Malam ini di TV: “Debat” Soal Migas

Jakarta [RR1online]:
PASCA tertangkap tangan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga sebagai uang suap sebesar 700 ribu dolar AS, membuat banyak pihak semakin menaruh rasa tidak percaya terhadap kinerja pemerintah saat ini, khususnya kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Postur dan tupoksi SKK Migas telah diatur dalam Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Permen tersebut, telah dutentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi SKK Migas, yakni dalam Pasal 1 yang menyebutkan:

(1) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) SKK Migas dipimpin oleh Kepala.
(3) Kepala SKK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kemudian menyangkut pengawasan disebutkan dalam Bab V, yakni Pengawasan Internal, Pasal 16: Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kinerja serta monitoring tindak lanjut. Kemudian diikuti Pasal 17, yakni:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan audit kinerja
b. pelaksanaan audit keuangan;
c. pelaksanaan evaluasi kepatuhan terhadap sistem dan prosedur; dan
d. pelaksanaan analisis dan monitoring tindak lanjut.

Untuk lebih mengetahui dan menggali permasalahan serta langkah-langkah “Perbaikan” di tubuh ESDM, khususnya di dalam organisasi SKK Migas tersebut, malam ini (Kamis, 22/8/2013) dapat disaksikan secara LIVE perbincangan yang kemungkinan akan sedikit diwarnai dengan “perdebatan” di Quo Vadis TVRI, pukul 21.00 WIB. Acara ini menurut rencana akan dihadiri Jero Wacik (Menteri ESDM), Rizal Ramli (Mantan Menko Perekonomian), Abraham Samad (Ketua KPK), dan Todung Mulya Lubis (Praktisi Hukum).

Yuk kita saksikan sama-sama acara yang bertema: “Menyorot Peran SKK Migas dalam Tata Kelola Migas” itu!(map/ams)

Rizal Ramli: Saatnya Nama Baik Soekarno Direhabilitasi

[RR1-online]
BETAPA disayangkan, negara telah tega memperlakukan secara tidak hormat dan tidak adil sosok pejuang dan Proklamator kemerdekaan sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Hak-haknya direduksi, harkat dan martabatnya direndahkan, citra dan nama baiknya lempar jauh-jauh, padahal Soekarno adalah sosok Presiden yang sempat sangat disegani di mata dunia.

Melalui TAP MPRS No. XXXIII/1967, kekua-saan Bung Karno (sapaan akrab Soekarno) dicabut atas tuduhan terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S-PKI), tahun 1965. Dalam konteks ini, maka sudah selayaknya bila keberadaan TAP MPRS No. XXXIII/1967 tersebut dicabut, kemudian nama Bung Karno segera direhabilitasi penuh.

Demikian dikatakan tokoh nasional yang saat ini menjadi simbol pergerakan perubahan, DR. Rizal Ramli, ketika dimintai komentarnya oleh wartawan seputar adanya rencana dan keinginan Keluarga Bung Karno dan Civitas Akademika Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta mengajukan judicial review (meninjauan kembali) terhadap TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dan TAP MPR No. I/MPR/2003.

Terkait dengan rencana tersebut, Universitas Bung Karno pun me-nyelenggarakan seminar yang mengangkat tema: “Menggugat TAP MPRS NO. XXXIII/MPRS/1967 DAN TAP MPR NO. I/MPR/2003 Dikaitkan dengan Aspek Sejarah, Hukum, Keadilan, dan HAM serta Hukum Tata Negara”, di Jakarta, Kamis (28/2).

Menurut Rizal Ramli yang juga Ketua Dewan Kurator Universitas Bung Karno, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum harus mampu memberi rasa tenang, aman, damai, adil bagi setiap warga negara. Karena itu, dengan dalih apa pun, tanpa keputusan pengadilan, negara tidak boleh mereduksi bahkan merampas hak-hak konstitusional warga negaranya.

“Kita tahu, Bung Karno dituduh terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Tapi sampai akhir hayatnya, beliau tak pernah diperiksa atau diadili di pengadilan. Ini adalah stigma yang dtimpakan negara kepada proklamator kemerdekaan Indonesia tanpa diberi kesempatan untuk membela diri,” tandasnya.

“Akibatnya, stigma tersebut terus melekat sampai akhir hayat Bung Karno tanpa ada kesempatan untuk membersihkan diri. Saya kira wajar saja, bila banyak rakyat Indonesia pencinta, dan penerus  perjuangan Bung Karno akan mendukung upaya ini,” ujar tokoh yang sangat meng-idolakan sosok Bung Karno selama ini.>nt/ams